Sandiaga: Kolaborasi Pemerintah-Pengusaha bisa Atasi Dampak Covid

PENGUSAHA Sandiaga Uno mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19 saat ini terus menurun. Kondisi ini dapat saja terjadi dalam waktu yang panjang.

Dari data Survei yang dimilikinya,  menunjukkan bahwa 67 persen masyarakat merasa perekonomian dalam keluarga semakin hari semakin memburuk.

Dia menjelaskan, pandemi telah mengakibatkan setidaknya sudah ada 1,2 juta pekerja di Indonesia yang dirumahkan dan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data hasil survei ada sebanyak 25 persen dari masyarakat Indonesia menyatakan sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman.

Tidak hanya itu, survei yang dilakukan oleh timnya tersebut, masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan pokoknya selama sepekan hanya berjumlah 20 persen. Sedangkan yang sanggup memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam hanya sebesar 33 persen. Selebihnya, masyarakat yang masih memiliki tabungan hanya berjumlah 20 persen.

“Berarti ekonomi keuangan mikro butuh satu suntikan bagaimana paket-paket yang diluncurkan pemerintah dan juga kerja sama dengan dunia usaha bisa menolong masyarakat yang tadinya masuk kelas menengah, kini masuk ke klasifikasi masyarakat rentan miskin,” ujarnya dalam webinar Membangkitkan Ekonomi Umat di tengah Pandemi’ yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya dan KAHMIPreneur

Baca juga : Hashim Tersinggung Dituding Rusak Lingkungan Lewat Bisnis Lobster

Menurut Sandi, pandemi Covid-19 ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi yang baik adalah ekonomi yang memberikan keleluasaan atau kelonggaran kepada para usahawan yang sedang membutuhkan.

“Yang punya kelebihan membantu yang kekurangan, yang berkecukupan membantu yang perlu bantuan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini jadi fasilitatornya. Pada masa pandemi Covid-19 jadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah punya tempat,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Sandi menilai Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus benar-benar menjalankan prinsip kesyariahannya.

"Harus dapat diimplementasikan mengingat saat ini ekonomi di Indonesia penuh dengan ketidakpastian akibat dari wabah covid-19," pungkasnya. (RO/OL-7)