UI Bantuan Konsumsi dan Modal Kerja, Kunci Tekan Kemiskinan

PEMERINTAH harus mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk merespons prediksi Bank Dunia bahwa angka kemiskinan di Indonesia akan bertambah.

Kepala Grup Kajian Ekonomi Regional dan Kebijakan Sumber Daya Energi LPEM Universitas Indonesia, Uka Wikarya, mengungkapkan ada dua langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan kemiskinan akibat pandemi covid-19.

Pertama, melakukan pendekatan dengan bantuan konsumsi dan bantuan modal kerja. Mengingat, banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

"Bantuan konsumsi diberikan kepada golongan terdampak dan rentan terdampak. Misalnya, bantuan langsung tunai (BLT). Belanja dari bantuan tunai ini secara tidak langsung akan menggerakan sektor ekonomi lewat mekanisme konsumsi," papar Uka saat dihubungi, Jumat (17/7).

Nantinya, konsumsi masyarakat akan menggerakkan sektor produksi barang dan jasa. Bantuan ini juga berfungsi sebagai stimulus bagi kegiatan produksi dan distribusi.

Akan tetapi, bantuan ini hanya bersifat jangka pendek, sebagai pemantik untuk pergerakan mesin produksi. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga semakin meningkat, yang berdampak pada naiknya permintaan.

Kedua, memberikan bantuan konsumsi dan bantuan modal kerja kepada yang terdampak pandemi. "Produsen besar, menengah dan terutama berukuran kecil telah banyak kehilangan sumber daya untuk produksi barang dan jasa,” kata Uka.

“Padahal, mereka harus memproduksi barang dan jasa sejalan dengan potensi peningkatan konsumsi. Mereka butuh bantuan modal kerja, setidaknya untuk menjalankan satu kali putaran produksi," imbuhnya.

Apabila mesin produksi berjalan, roda perekonomian akan bergerak perlahan. "Putaran mesin ekonomi akan semakin cepat. Sejalan dengan efek keterkaitan simultan antar sektor produksi dan konsumsi," tandasnya.(OL-11)