Hak Jawab Bank BJB atas Pemberitaan Rumah Cagar Budaya

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. (Bank BJB) memberi tanggapan atas pemberitaan tiga media mengenai rumah cagar budaya yang berhubungan dengan nama pahlawan Muhammad Yamin.  

"Izinkan Kami, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. (Bank BJB) menggunakan hak jawab sesuai dengan pedoman pemberitaan media siber (peraturan Dewan Pers nomor 1/Peraturan-DP/III/2012) ingin menyampaikan hak jawab sebagai berikut," demikian keterangan pers, Jumat (3/7) yang disampaikan Widi Hartoto, Corporate Secretary Bank BJB.

Dalam penjelasanya bahwa pada Rabu, 1 Juli 2020 beritasatu.com telah memuat pemberitaan dengan judul “Terganjal Masalah Kredit ke BJB, Rumah Cagar Budaya Bakal Disita”.

Sementara itu, kontan.co.id telah memuat pemberitaan dengan judul “Waktu Mepet, Radnet Sayangkan Eksekusi Rumah Cagar Budaya” serta pada hari Kamis, 2 Juli 2020 liputan6.com telah memuat pemberitaan dengan judul “Bisnis Berujung Ancaman Pengusiran Keluarga Pahlawan Nasional Moh. Yamin”.

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa hal tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan dan atau pengusiran terhadap keluarga Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Prof. Muhammad Yamin.

Pada prinsipnya Bank BJB sendiri telah melaksanakan proses tersebut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tentunya tindakan ini bukanlah sebagai bentuk tindakan ketidakhormatan Bank BJB terhadap pahlawan nasional Republik Indonesia, Prof. Muhammad Yamin melainkan murni sebagai salah satu langkah dari penyelamatan dan penyelesaian kredit yang ditempuh Bank BJB sesuai dengan ketentuan dalam industri perbankan. 

Lebih lanjut, pendaftaran PKPU yang dilakukan Bank BJB sejatinya adalah sebuah upaya positif dalam memberikan ruang dan waktu bagi PT Radnet untuk dapat melakukan restrukturisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Radnet sehingga mengakibatkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan status kepailitan.

Lebih lanjut, pihak Bank BJB sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan PT Radnet sedangkan terkait upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL adalah telah sesuai dengan ketentuan aturan hukum dan persyaratan yang berlaku.

Adapun terkait informasi dari pihak debitur bahwa agunan merupakan Bangunan Cagar Budaya (BCB), hal ini telah diklarifikasi oleh pihak Pemprov DKI sebagaimana yang dimuat pada media Liputan6.com tanggal 2 Juli 2020 dengan judul “Dinas Kebudayaan Sebut Rumah Pahlawan Moh. Yamin Belum Jadi Cagar Budaya”.

Sebagai informasi, bahwa pelaksanaan eksekusi rumah sebagaimana disampaikan jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat dilakukan atas inisiasi pemenang lelang. (OL-09)