Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo mensyukuri status Indonesia yang naik menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Penetapan itu diumumkan Bank Dunia belum lama ini.
Jokowi, sapaan akrabnya, menargetkan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Serta, Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
"Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang, agar Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan. Agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap," tutur Jokowi dalam pidato peringatan 100 tahun Institut Teknologi Bandung (ITB) secara virtual, Jumat (3/7).
Baca juga: Status Indonesia Naik, CORE: Tidak Berdampak Pada Ekonomi
Dalam laporan Bank Dunia per 1 Juli, status Indonesia naik dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Pendapatan Domestik Bruto Indonesi per kapita naik dari posisi US$ 3.840 menjadi US$ 4.050.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak insan ITB untuk terus berkontribusi dalam pembangunan negara. Kepala Negara berharap ITB menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Saya mengajak keluarga besar ITB berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Menciptakan SDM yang unggul dan andal, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi rakyat. Selamat ulang tahun ke-100 ITB," kata Jokowi.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved