Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH mengumumkan penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos), baik reguler maupun khusus di masa pandemi ini sudah mencapai lebih dari 90%. Bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) per Juni ini mencapai 95,4% atau menyasar 9,54 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dana yang sudah tersalurkan sekitar Rp2,42 triliun.
"Sisa untuk Juni ada 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan (PKH), sampai akhir bulan akan tersalurkan. Sehingga pencapaian bisa 100% yakni 10 juta keluarga penerima manfaat," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).
Baca juga: Tahun Depan, Harus Ada Reformasi Kebijakan Fiskal
Untuk bansos reguler lainnya yakni Kartu atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per Juni ini sudah tersalurkan kepada 18.331.273 KPM dari target 20 juta keluarga. Juliari mengatakan, kementerian menargetkan bulan depan penyaluran bisa 100% atau mencapai 20 juta keluarga.
"Target ini belum bisa tercapai 100% mengingat pada saat pandemi harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan sebagian besar sisa target penerima manfaat ini berada di wilayah yang remote (terpencil) dan tidak mudah terjangkau," ujarnya.
Untuk program bansos khusus selama masa pandemi Covid-19 berupa paket sembako di wilayah Jabodetabek, Juliari mengatakan, saat ini sudah diselesaikan empat tahap penyaluran dari target enam tahap.
"Sekarang sudah masuk tahap kelima pada 15 Juni-29 Juni. Pada 14 Juli nanti akan selesai untuk gelombang pertama di wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KPM," ucapnya.
Untuk bansos khusus tunai, Juliari menyampaikan, saat ini penyaluran memasuki tahap kedua dari tiga tahapan yang direncanakan. Realisasinya sudah mencapai 73,3% dari target 9 juta penerima. Dana yang sudah tersalur tersebut senilai Rp3,96 triliun. Kemensos masih terus menunggu data calon penerima yang disetor dari pemerintah daerah.
"Di tahap awal masih banyak daerah yang belum bisa memenuhi kuota (penerima) yang kami berikan. Sehingga kami berharap di tahap kedua dan ketiga, data 9 juta sudah tergenapkan. Saat ini data yang masuk di Kemensos ada 8,36 juta keluarga, artinya masih kurang 640.000 keluarga yang kami minta ke daerah," ucapnya. (OL-6)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved