Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengumumkan penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos), baik reguler maupun khusus di masa pandemi ini sudah mencapai lebih dari 90%. Bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) per Juni ini mencapai 95,4% atau menyasar 9,54 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dana yang sudah tersalurkan sekitar Rp2,42 triliun.
"Sisa untuk Juni ada 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan (PKH), sampai akhir bulan akan tersalurkan. Sehingga pencapaian bisa 100% yakni 10 juta keluarga penerima manfaat," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).
Baca juga: Tahun Depan, Harus Ada Reformasi Kebijakan Fiskal
Untuk bansos reguler lainnya yakni Kartu atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per Juni ini sudah tersalurkan kepada 18.331.273 KPM dari target 20 juta keluarga. Juliari mengatakan, kementerian menargetkan bulan depan penyaluran bisa 100% atau mencapai 20 juta keluarga.
"Target ini belum bisa tercapai 100% mengingat pada saat pandemi harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan sebagian besar sisa target penerima manfaat ini berada di wilayah yang remote (terpencil) dan tidak mudah terjangkau," ujarnya.
Untuk program bansos khusus selama masa pandemi Covid-19 berupa paket sembako di wilayah Jabodetabek, Juliari mengatakan, saat ini sudah diselesaikan empat tahap penyaluran dari target enam tahap.
"Sekarang sudah masuk tahap kelima pada 15 Juni-29 Juni. Pada 14 Juli nanti akan selesai untuk gelombang pertama di wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KPM," ucapnya.
Untuk bansos khusus tunai, Juliari menyampaikan, saat ini penyaluran memasuki tahap kedua dari tiga tahapan yang direncanakan. Realisasinya sudah mencapai 73,3% dari target 9 juta penerima. Dana yang sudah tersalur tersebut senilai Rp3,96 triliun. Kemensos masih terus menunggu data calon penerima yang disetor dari pemerintah daerah.
"Di tahap awal masih banyak daerah yang belum bisa memenuhi kuota (penerima) yang kami berikan. Sehingga kami berharap di tahap kedua dan ketiga, data 9 juta sudah tergenapkan. Saat ini data yang masuk di Kemensos ada 8,36 juta keluarga, artinya masih kurang 640.000 keluarga yang kami minta ke daerah," ucapnya. (OL-6)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved