Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PANDEMI Covid-19 membuat dunia bergejolak, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memberikan kemungkinan skenario sangat berat, yaitu ekonomi Indonesia tumbuh minus 0,4% pada tahun 2020.
Skenario sangat berat yang menyebabkan defisit anggaran tersebut sangat mungkin terjadi karena produktivitas dan konsumsi berhenti akibat dari pembatasan sosial secara fisik.
Negara mengalami beban ekonomi berlipat-lipat, yaitu mengeluarkan anggaran jaminan sosial bagi warga terdampak, penurunan pendapatan negara dari sisi pajak, memberikan insentif bagi pelaku usaha agar bertahan dan menghindari PHK, serta beban biaya penanganan kesehatan yang besar.
Membengkaknya defisit anggaran akibat tingginya tekanan ekonomi dari pandemi, memunculkan narasi mencetak uang atau menerbitkan surat utang.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang antara Rp400–Rp600 triliun sebagai cara cepat menyediakan dana segar di tengah terbatasnya uang negara untuk pembiayaan penanggulangan dampak Covid-19. Uang tersebut bisa dipakai untuk membeli surat utang pemerintah atau surat utang perbankan dan korporasi.
Tri Kunawangsih Purnamaningrum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti menekankan bahaya yang ditawarkan dari cetak uang berlebihan bisa menimbulkan hiperinflasi.
“Hiperinflasi dapat menyebabkan turunnya nilai mata uang. Uang yang terlalu banyak dapat menyebabkan warga menjadi konsumtif sehingga menurunkan nilai uang. Hal ini patut diperhatikan mengingat nilai tukar rupiah pernah menjadi 17 ribu di awal kemunculan kasus COVID-19," ujarnya melalui rilis yang diterima, Kamis (11/6).
Baca juga : Resmi, Kookmin Bank Setor Dana Segar ke Bukopin
Anggota DPR RI Komisi XI dari FPKB Ella Siti Nuryamah menjelaskan posisi DPR dalam mencetak uang dan asal muasal isu ini. Dia mengatakan diperlukan kajian mendalam sebelum usulan mencetak uang dikeluarkan.
"Wacana mencetak uang ini bukan sikap resmi dari institusi DPR, cetak uang lahir dari gagasan beberapa anggota DPR saja. Gagasan ini muncul mengingat tingginya defisit fiskal 2020 yang menjadi 6,34% atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada tanggal 3 Juni 2020. Banyaknya uang yang dicetak juga tidak menjamin bisa menangani defisit APBN yang saat ini banyak digunakan untuk stimulus ekonomi," kata Ella.
Menurut anggota Kamar Dagang dan Industri Bob Azam, urgensi cetak uang adalah skenario terburuk terhadap dampak Covid-19. Setidaknya skenario perlu dipersiapkan pemerintah sampai pada level terburuk demi kepastian bisnis dan usaha.
"Saat ini, perusahaan-perusahaan tidak memiliki income, sehingga umum terjadi unpaid leave yang akrab dengan ketidakpastian. Industri otomotif yang berkontribusi 7.5% bagi GDP Indonesia diperkirakan penjualannya akan menurun sampai 40%," kata Bob.
Bob Azam menambahkan, injeksi langsung kepada dunia usaha belum ada. Dana kebanyakan mengalir ke BUMN, bukan ke UMKM dan pekerja.
Di negara lain transfer bantuan sudah langsung dari pemerintah kepada pengusaha. Namun di Indonesia masih harus melalui perbankan.
"Pinjaman melalui perbankan tentunya menguntungkan pengusaha ketimbang UMKM, karena nilai pinjaman kredit oleh pengusaha memiliki jaminan kredit yang lebih baik dibandingkan dengan jaminan kredit dari UMKM," kata Bob. (OL-7)
Praktik politik uang, baik si pemberi maupun penerima di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 bisa dipidana dengan ancaman hukuman penjara maupun denda.
Bank yang melanggar ketentuan kewajiban koneksi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penyampaian rencana tindak (action plan).
Predikat gamers saat ini sudah bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemainnya. Berbeda dengan dulu, orang-orang yang bermain gim mendapat pandangan buruk karena dianggap pemalas.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang mata uang, Indonesia mengatur bahwa alat transasksi sah di Indonesia hanya rupiah, bukan dinar dan dirham.
Cara mencetak uang untuk mengatasi masalah sebenarnya dilakukan pula oleh Indonesia saat Orde Lama dan juga Zimbabwe, namun selalu mengarah pada bencana lain.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
varian Covid-19 XFG atau stratus tampaknya tidak membuat orang parah dibandingkan varian sebelumnya. Namun, ada satu gejala yang khas yakni suara serak atau parau.
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved