Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEBANYAK 1,1 juta nelayan yang terdampak pandemi covid-19 akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu/bulan.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu (31/5), menjelaskan bantuan akan dibayarkan per bulan hingga Desember 2020.
"Mereka akan menerima jumlah dana seperti BLT yang lain, termasuk dari dana desa yang angkanya kurang lebih Rp600 ribu per bulan dan akan dibayarkan hingga Desember," katanya.
Safri menjelaskan keputusan untuk menyalurkan bantuan tunai per bulan, alih-alih akumulatif yakni agar bantuan tidak disalahgunakan untuk keperluan lain.
Semula pemerintah berencana untuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana atau alat produksi. Namun, karena kondisi yang ada, pengadaan alat produksi dinilai tidak lebih dibutuhkan sehingga diganti menjadi bantuan tunai.
"Tadinya mau (salurkan) sarana prasarana, awalnya Juni-September cash, lalu Oktober-Desember berupa sarana prasarana. Tapi diputuskan jangan, karena belum tentu sarana prasarana dibutuhkan untuk bertahan hidup," katanya.
Baca juga: Petani dan Nelayan Dapat Insentif
Safri menjelaskan sebelumnya memang ada kendala penyaluran bantuan lantaran belum sinkronnya data dengan Kementerian Sosial sehingga baru 20% data nelayan yang masuk basis data penerima bantuan.
Pemerintah tengah melakukan sinkronisasi data. Terkait dananya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meminta tambahan dana sekitar Rp1,24 triliun untuk penguatan nelayan budidaya dan nelayan tangkap selama pemberlakuan tatanan normal baru di masa pandemi covid-19.
Total anggaran tersebut diperuntukkan bagi bantuan nelayan Rp413,27 miliar, bantuan pembudidaya Rp406,55 miliar, pengolah dan pemasar Rp36,07 miliar, petambak garam Rp54,1 miliar, pengawasan kapal pencuri asing Rp106,48 miliar dan pengawasan audit internal Rp8 miliar.
Stimulus akan dioptimalkan agar kegiatan menangkap ikan di laut oleh nelayan tidak lagi mengalami kesulitan terkait akses masuk laut.
Sementara itu bagi pembudidaya benih dan indukan, pemerintah akan membantu pembudidaya di mana pembudidaya juga akan diminta menyiapkan cold storage berbagai ukuran untuk mengantisipasi penyerapan hasil budidaya yang belum sempurna disebabkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. (A-2)
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved