Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA saat ini, baru 12.829 desa yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dari total 53.156 desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pun berupaya mempercepat penyaluran BLT dana desa. Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan dana desa dapat segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari kepala daerah.
Baca juga: Mensos Klaim Tidak Ada Lagi Perbedaan Data Terkait Bansos
"Instruksi Menteri Desa PDTT 1/2020 menekankan agar BLT dana desa segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati atau wali kota. Instruksi ini diperuntukkan bagi 30.762 desa yang sudah musyawarah desa khusus (musdesus) sebelum 9 Mei," ujar Abdul dalam telekonferensi, Senin (18/5).
Diketahui, sebelum desa menerima BLT harus melakukan musdesus untuk menetapkan calon kepala penerima manfaat (KPM) BLT. Lebih lanjut, Abdul menuturkan upaya lain ialah mengirim surat resmi kepada kepala daerah untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa di wilayahnya.
"Juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkomunikasi intensif dengan bupati atau wali kota guna percepatan BLT dana desa sejak 1 Mei," imbuh Abdul.
Baca juga: 12.829 Desa Sudah Terima BLT Dana Desa
Dia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat dukungan. Sehingga, kepala daerah memberikan kemudahan dan fasilitasi percepatan penyaluran BLT dana desa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk memangkas prosedur penyaluran BLT dana desa. Dengan begitu, penyaluran BLT dana desa segera menyentuh keluarga penerima manfaat.(OL-11)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved