Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
HINGGA saat ini, baru 12.829 desa yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dari total 53.156 desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pun berupaya mempercepat penyaluran BLT dana desa. Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan dana desa dapat segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari kepala daerah.
Baca juga: Mensos Klaim Tidak Ada Lagi Perbedaan Data Terkait Bansos
"Instruksi Menteri Desa PDTT 1/2020 menekankan agar BLT dana desa segera disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati atau wali kota. Instruksi ini diperuntukkan bagi 30.762 desa yang sudah musyawarah desa khusus (musdesus) sebelum 9 Mei," ujar Abdul dalam telekonferensi, Senin (18/5).
Diketahui, sebelum desa menerima BLT harus melakukan musdesus untuk menetapkan calon kepala penerima manfaat (KPM) BLT. Lebih lanjut, Abdul menuturkan upaya lain ialah mengirim surat resmi kepada kepala daerah untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa di wilayahnya.
"Juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkomunikasi intensif dengan bupati atau wali kota guna percepatan BLT dana desa sejak 1 Mei," imbuh Abdul.
Baca juga: 12.829 Desa Sudah Terima BLT Dana Desa
Dia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat dukungan. Sehingga, kepala daerah memberikan kemudahan dan fasilitasi percepatan penyaluran BLT dana desa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk memangkas prosedur penyaluran BLT dana desa. Dengan begitu, penyaluran BLT dana desa segera menyentuh keluarga penerima manfaat.(OL-11)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved