Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT menilai bantuan sosial dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi virus korona atau covid-19 belum efektif. Sebanyak 49% menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran. Sementara yang menilai sudah mencapai sasaran lebih sedikit (37%).
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengungkapkan itu dalam rilis survei Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial yang dirilis secara online pada Selasa (12/5).
Baca juga: Putra Anggota DPRD Cimahi Kaget Terima Bantuan Sosial Tunai
Survei opini publik nasional tersebut dilakukan melalui telepon pada 5-6 Mei dengan melibatkan 1.235 responden dengan margin of error +/- 2,9%.
"Ini mengkhawatirkan. Mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan," kata Abbas.
Baca juga: Kasus Covid-19 Terbanyak, BNPB Nilai Perlu PSBB se-Jawa
Menurut temuan penelitian ini, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60%) dan bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29%).
Baca juga: Keluarkan Pergub Sanksi PSBB, Anies: Supaya Warga Disiplin
Warga yang layak menerima bansos adalah 34%. Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41%) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24.97% merujuk data Susenas BPS 2019. Sedangkan menurut temuan penelitian ini baru 21% warga yang menyatakan sudah menerima. Berarti masih ada 13% yang belum menerima, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.
"Kalau kita bandingkan data tersebut, bisa disimpulkan masih ada 13% warga yang mendesak dibantu tapi belum menerima bantuan," ujar Abas. "Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya."
Baca juga: Presiden Tunaikan Zakat secara Daring
Bantuan yang diberikan pun bisa tidak sepenuhnya diperoleh. Mayoritas (55%) warga yang sudah menerima bansos menyatakan hanya menerima sembako saja.
Yang menyatakan menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6%, yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja 11,8%, yang menyatakan menerima sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja 10,3%, dan yang menyatakan BLT saja 5,2%.
Sebanyak 87% warga yang sudah mendapat bantuan menyatakan bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang.
Mayoritas warga (74%) juga belum tahu bagaimana mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran bantuan, mayoritas warga (62%) berharap petugas datang ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka.
Menurut Abbas, bantuan pemerintah ini sangat dibutuhkan mengingat mayoritas warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk. Jauh lebih banyak yang menyatakan sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan: hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik. (X-15)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved