Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
ANALIS Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada menilai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan kesulitan membayar seutuhnya utang sukuk global yang jatuh tempo 3 Juni mendatang.
Ia memprediksi uang yang ada dalam kas Garuda akan lebih digunakan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan membayar utang dengan sukuk sukuk global dengan nilai penerbitan US$ 496,84 juta.
"Kalau pun ada kas perusahaan, saya yakin itu akan digunakan terlebih dahulu untuk opersional," kata Reza, Minggu (3/6)
Dampaknya, Garuda akan dibayangi oleh gagal bayar yang justru bisa menurunkan image perusahaan.
"Label gagal bayar kan asumsinya perusahaan sudah enggak ada aset lagi untuk melakukan pembayaran, meskipun mungkin kenyataannya tidak ya. Tapi kalau terjadi akan mengurangi kepercayaan publik," ujarnya.
Reza menyarankan, pemegang saham dalam hal ini pemerintah dan CT Group bis membantu dengan cara dengan melobi pihak kreditur atau pemegang obligasi. "Paling tidak untuk sekarang ini pemerintah dan CT bisa melakukan negosiasi untuk melakukan returiasasi. Kalau enggak, akan berimbas pada pemegang saham lainnya," tambah Reza.
Reza tidak menyarankan Garuda untuk meminta pendanaan lain karena bisa berbalik memberatkan Garuda dikemudian hari lantaran.
"Kalau dari cari pendanaan lain malah istilahnya jadi gali lobang tutup lobang,itu yang dikhawatirkan," tegasnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kondisi yang dialami Garuda terbilang wajar karena pandemi covid-19 turut serta menghantam keuangan perusahaan.
"Ya,ini salah satu juga terdampak karena covid-19, apalagi ada penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), hingga marketnya pun berkurang drastis," kata Tauhid kepada Media Indonesia, Minggu (3/5).
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per akhir September 2019, Garuda tercatat memiliki utang jatuh tempo pada 3 Juni 2020 berupa sukuk global dengan nilai penerbitan US$ 496,84 juta. Sementara total kewajiban (termasuk utang) Garuda mencapai US$ 3,51 miliar, yang mana kewajiban jangka pendek tercatat senilai US$ 2,87 miliar.
Namun ia menilai jika pada bulan depan Garuda gagal bayar , berarti kondisinya memang sudah buruk. "Artinya garuda tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya. Nah bisa jadi maskapai lain pun memiliki masalah juga," ujar Tauhid.
Berdasarkan informasi, direksi Garuda menempuh cara renegosiasi dengan pemegang SUKUK dan menunjuk PJT Partners sebagai penasihat negosiasinya. Manajemen Garuda dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR mengatakan pihaknya sedang mencari cara guna bisa menuntaskan permasalahan utang sukuk global ini. (E-1)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi.
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan dan ekspansi pembiayaan berbasis akad murabahah kepada nasabah pada segmen produktif dan konsumtif.
Perusahaan juga mencatat peningkatan signifikan dalam total nilai penjaminan emisi obligasi dan sukuk sebesar Rp14,6 triliun pada 2024.
Pasar obligasi Indonesia dipandang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sejumlah sektor pun menawarkan potensi yang cerah untuk para investor, seperti asuransi dan dana pensiun.
Investasi kini menjadi langkah penting untuk mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan di masa depan.
BANK Indonesia menyatakan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bakal dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Itu karena instrumen tersebut dinilai bekerja dengan efektif
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved