Market Lesu, Industri Berharap Insentif ke Daya Beli

MESKI pada akhir 2019 sektor properti mulai menunjukkan peningkatan, memasuki triwulan 1 (Q1) 2020 tercatat penurunan penjualan hingga harga jual.

Indonesia Properti Watch (IPW) mencatat bahwa optimistis sempat ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata harga jual yang bervariasi dengan rata-rata naik 3,21% di wilayah Banten. Kenaikan tertinggi di wilayah Serang sebesar 4,53%, diikuti Cilegon 2,97%, dan Tangerang 2,21%.
Tren itu berubah seiring pandemi covid-19 yang membuat nilai penjualan perumahan di Banten terjun bebas.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyebutkan nilai penjualan perumahan wilayah Banten di Q1 2020 merosot tajam menjadi Rp391.615.728.133 atau turun sebesar 49,5% (q to q) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Angka tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 40 proyek pengembang yang diperkirakan mewakili 70% dari land bank pasar perumahan di wilayah Banten.

“Nilai ini juga lebih rendah 42,4% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun lalu. Penurunan tertinggi terjadi di wilayah Serang sebesar 56,8%, diikuti Tangerang 49,6%, dan Cilegon yang turun 26,2%,” terang Ali saat dihubungi, kemarin.

Penurunan tidak hanya terjadi di segmen investor. Pasar end-user yang diperkirakan berada di segmen harga murah pun mengalami penurunan sangat tinggi. Hal ini diperlihatkan dengan penurunan yang sangat tinggi di segmen rumah di bawah Rp300 juta dan segmen rumah di atas Rp1 miliar, masing-masing sebesar 62,4% dan 45,2%. Sementara itu, segmen rumah Rp300-Rp500 juta menurun 32,5% dan segmen Rp500-Rp1 miliar turun 15,0%.

Bukan hanya di Banten, pasar di DKI Jakarta pun memiliki pola hampir sama, yakni penurunan cukup tinggi dari sisi jumlah unit hingga nilai penjualan dari triwulan sebelumnya.

Insentif untuk end user

Menyikapi situasi saat ini, Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya mengusulkan perlunya insentif bagi end-user guna meningkatkan daya beli properti, bukan hanya bagi pengembang.

Salah satunya dengan relaksasi atau insentif perpajakan, bukan hanya bagi perusahaan atau pengembang. Terlebih, perpajakan menjadi salah satu penyebab mati surinya segmen menengah ke atas karena pengawasan yang terlalu ketat dan tarif pajaknya.

“Saya mengusulkan ada insentif atau relaksasi dari pemerintah, namun yang langsung menyentuh ke konsumen, yaitu menyangkut pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB) yang saat ini sudah over value,” tutur Bambang.

Bambang mencontohkan relaksasinya untuk sektor primer, misalnya, relaksasi selama satu tahun untuk BPHTB selama covid-19. Besaran BPHTB saat ini sebesar 5%. Jika tidak dipungut, akan secara langsung memberikan diskon kepada konsumen karena pajak tersebut ditanggung saat membeli properti. (S-2)