Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KETUA Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyampaikan keberatan asosiasinya atas kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menaikkan suku bunga kredit, dari 6% menjadi 8%. Kebijakan tersebut dinilainya serampangan, mengingat situasi pandemi covid-19 turut berimbas pada perusahaan dan industri pengekspor di Tanah Air.
"Itu kebijakan yang salah arus. Pasar ekspor sedang kontraksi di semua negara di dunia. Bukannya diturunkan (suku bunga), malah dinaikkan. Ya semakin tidak bisa ekspor karena kalah bersaing," tutur Benny saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut efektif diberlakukan, tentu saja perusahaan ataupun industri eksportir yang terkena dampaknya. Hal itu, kata Benny, tidak saja merugikan dari sisi daya saing eksportir, tapi juga menyebabkan eksportir bakal mencari pendanaan yang lebih kompetitif ketimbang mengandalkan LPEI yang justru berada di bawah naungan pemerintah. Pilihan yang dimiliki eksportir di tengah pandemi covid-19 dan kebijakan LPEI yang memberatkan tersebut memungkinkan memberi ruang bagi investor lain untuk menjadi pemegang saham baru.
Bila demikian eksportir dalam negeri akan memiliki porsi lebih sedikit dalam menjalankan usahanya di dalam negeri. LPEI sebagai lembaga pembiayaan, imbuh Benny, sepatutnya mengikuti peraturan yang dikeluark an Otoritas Jasa keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan bank dan nonbank. Sebelumnya, Senior Executive Vice President LPEI Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, relaksasi diberikan kepada debitur yang terdampak covid-19. LPEI pun telah memetakan debitur yang kinerjanya terpengaruh situasi ekonomi saat ini. "Kebijakan penyesuaian suku bunga yang LPEI terapkan hanya diperuntukkan bagi debitur-debitur tertentu," kata dia, Sabtu (18/4). (Mir/E-2)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
KERETA cepat Whoosh memiliki potensi besar sebagai katalisator ekonomi yang mendukung pertumbuhan aktivitas dan nilai tambah baru.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier menyoroti pencapaian IA-CEPA dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia.
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved