Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menekankan seluruh jajarannya untuk memastikan kecukupan stok pangan nasional saat Ramadan 1441 Hijriah yang berlangsung di tengah penyebaran wabah virus korona baru atau covid-19.
"Pastikan stok pangan cukup. Pastikan negara kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki kepastian stok pangan," ujar Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Guna memastikan stok pangan cukup, Presiden Jokowi kembali memerintahkan jajarannya untuk memastikan distribusi logistik lancar dan tidak ada hambatan di lapangan. Sebelumnya, Presiden telah meminta kepala daerah memastikan tidak ada penutupan akses di daerahnya pada masa pandemi covid-19 ini untuk lalu lintas distribusi logistik.
Secara terpisah, kepastian ketersediaan stok pangan juga ditekankan DPR saat rapat dengar pendapat dengan BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk menjamin kepastian pangan. BUMN tersebut, yakni Perum Bulog, PT RNI, PT Berdikari, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengingatkan perusahaan BUMN kluster pangan untuk menyiapkan roadmap (peta jalan) yang jelas dalam menghadapi krisis virus korona. "Kita bicara krisis bukan dalam keadaan biasa. BUMN pangan harus membuat roadmap yang jelas menghadapi fase krisis serta meningkatkan kemandirian pangan untuk menanggung 260 juta rakyat Indonesia," ujar Aria.
Anggota DPR RI Komisi VI Nevi Zuairina juga mengingatkan ketahanan pangan menghadapi pandemi covid-19 ini harus menjadi prioritas. Untuk itu, dia menyerukan direktur utama (dirut) masingmasing perusahaan BUMN kluster pangan ini untuk memikirkan keberlanjutan pangan sampai akhir tahun.
"Kita harus jelas betul kalkulasi yang tepat. Ini bertujuan agar kestabilan pangan sampai akhir tahun, jangan dihitung hanya 3 bulan ke depan. Kita perlu tindakan preventif ketersediaan pangan berdasarkan estimasi waktu," ujarnya. Menurut Direktur Utama Bulog Budi Waseso, stok beras hingga saat ini cukup aman. Buwas, panggilannya, mengatakan Bulog saat ini memiliki 1,41 juta ton beras yang tersebar di seluruh Indonesia. (Hld/Ant/E-3)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved