Pemerintah Perlu Miliki Data UMKM Layak Terima Bantuan

DIREKTUR Eksekutifi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, sebelum anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun dicairkan, pemerintah perlu menetapkan sasaran penerima stimulus. Pencocokkan data penerima stimulus amat penting guna memastikan niat baik pemerintah itu berjalan efektif dan optimal.

"Sasarannya dulu ditetapkan, karena memang UMKM itu ada sektar 26 juta berdasarkan sensus ekonominya BPS, tapi kalau dari Kemenkop ada 60 juta di antara itu baru 4,28 juta nasabah yang terdata sebagai penerima KUR mikro," ujar Tauhid saat dihubungi, Senin (20/4).

Ia menambahkan, pemberian bantuan subsidi bunga bagi KUR Mikro menjadi bagian penting yang perlu diterapkan dalam penyaluran bantuan senilai Rp150 triliun tesebut. Dengan kata lain, pemerintah perlu menanggung beban UMKM tersebut.

Sektor lain yang terdampak seperti restoran, hotel, industri kecil dan lainnya yang terdampak menurut Tauhid, juga perlu dijadikan prioritas pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian nasional.

"Selain itu juga nasabah Ultramikro, itu ada sekitar 1.985 pelaku nasabah ultramikro yang saya kira perlu bantuan subsidi bunga. Jadi pemberian bantuan subsidi ini juga paling tidak mengurangi beban mereka ketika mereka tidak bisa membayar tingkat bunga," terang Tauhid.

Selain subsidi KUR dan bunga di level UMKM, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan pembiayaan yang bersifat recovery (pemulihan). Pun demikian pendekatan restrukturisasi kredit yang sebelumnya diuncurkan pemerintah juga perlu diterapkan pada level UMKM.

Baca juga : Anggaran Stimulus Rp405,1 Triliun Diragukan Mencukupi

Hal lainnya ialah pemerintah dirasa perlu menjamin keberlangsungan UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja. Apalagi di tengah pandemi covid-19, UMKM dengan tenaga kerja yang banyak akan memiliki beban lantaran menurunnya permintaan dan di lain sisi banyak pekerja yang perlu dipenuhi kewajibannya oleh pelaku usaha.

"Menurut saya juga perlu dijadikan prioritas untuk mengurangi PHK di level UMKM. Kalau tidak dibantu nanti akan berpengaruh pada kapasitas produksi yang optimal, karena sekarang menurun drastis dan tetap harus membayar pekerja. Jadi mungkin bisa diberikan skema pinjaman dengan rentang waktu lama. Itu semua bisa diberikan pemerintah kepada UMKM yang hanya terdampak covid," pungkas Tauhid.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menyebutkan, pembentukkan data terpadu terkait UMKM penerima bantuan perlu dipastikan. Itu bisa dilakukan dengan penyelarasan dari berbagai sumber pemilik data.

"Saya kira data ini perlu mengkombinasikan data UMKM dari Kemenkop UMKM dan juga data terpadu kesehjahteraan sosial milik Kemenkos, disamping itu data juga bisa digabungkan dengan data UMKM pengguna platfotm digital seperti Tokopedia, bukalapak dan lainnya," terang Yusuf.

Tujuannya ialah agar pemerintah memiliki data yang komperehensif dan tepat sasaran. Setelah data itu rampung, kata Yusuf, pemerintah dapat memberikan bantuan dengan berbagai skema seperti subsidi listrik dan BBM kepada UMKM, subsidi bahan baku dan peluasan akses pembiayaan agar cash flow UMKM tetap berada dalam kondisi yang baik.

"Sebelumnya OJK sudah memberikan relaksasi penundaan untuk kredit UMKM, kali ini lebih kepada akses pembiayaan dengan mengandeng lembaga non-bank misalnya platform pembiayaan online dan atau koperasi di daerah-daerah tertentu. Tentunya dengan melihat trackrecord lembaga-lembaga tersebut," pungkas Yusuf.

Diketahui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, anggaran senilai Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi akan ditujukan pada kelas menengah dan UMKM. Itu karena jumlah UMKM di Indonesia terhitung banyak dan kerap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional di kala krisis melanda. (OL-7)