Ada Tambahan Likuiditas Rp117 T bagi Perbankan

BANK Indonesia (BI) akan terus mengguyurkan likuiditas ke pasar agar fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. 

Setelah pada bulan lalu BI melakukan quantitative easing dengan mengucurkan likuiditas Rp300 triliun, pada bulan depan pasar kembali memperoleh suntikan likuiditas Rp117 triliun dari serangkaian relaksasi kebijakan bagi perbankan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (BI) kemarin, BI mengumumkan penurunan giro wajib minimum (GWM) rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk bank umum konvensional serta 50 bps untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah. 

Bukan hanya itu, BI juga menegaskan pihaknya tidak akan memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah atau unit usaha syariah untuk periode 1 (satu)
tahun. Kedua kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Mei 2020.

“Penurunan GWM rupiah tadi ditambah tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan RIM akan kembali menambah indeks likuiditas perbankan senilai Rp102 triliun ditambah Rp15,8 triliun jadi kurang lebih Rp117 triliun,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference,kemarin.

Persoalan likuiditas ini menjadi penting bagi perbankan agar mampu melanjutkan fungsi intermediasinya menyalurkan kredit ke sektor riil di
tengah mewabahnya covid-19.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri meminta perbankan agar tetap menyalurkan kredit.

“Penting bagi sektor perbankan untuk terus memberikan kredit,” katanya dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Senin (13/4).

Chatib mengatakan hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya dalam rangka mengurangi potensi adanya pengangguran dalam jumlah besar ketika wabah covid-19 telah berakhir.

“Kalau kita tidak mendukung perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, mereka akan bangkrut, lalu akan ada pengangguran besarbesaran,” ujarnya.

Di sisi lain, Chatib tidak menepis bahwa jika kredit tetap disalurkan, kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) akan meningkat, terutama pada bank skala kecil. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menekan tingginya NPL seperti melalui kebijakan
restrukturisasi kredit dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

BI mencatat bahwa rasio kredit bermasalah masih bisa dikatakan tetap rendah, yakni 2,77% (gross) atau 1,08% (net). Sementara itu, untuk pertumbuhan kredit masih perlu mendapat perhatian, tecermin dari angka pertumbuhan kredit pada Februari 2020 sebesar 5,5% (yoy), sedikit turun dari 6,10% (yoy) pada Januari 2020.

Rupiah menguat

Dalam kesempatan itu, Perry memaparkan tekanan terhadap rupiah sudah mereda dari posisi tertingginya.  Rupiah saat ini terus melakukan penguatan menjauhi level Rp16.000 per dolar AS dan ditutup pada level Rp15.630.

“Apresiasi rupiah pada April 2020 didorong kembali meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik pasca ditempuhnya
berbagai kebijakan di banyak negara untuk memitigasi dampak penyebaran covid-19, termasuk Indonesia,” ujar Perry.

Searah dengan rupiah, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menunjukkan tren penguatan dengan kembali ditutup menguat 82 poin dan berada di 4.706,49. (Try/E-1)