Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersiaga dalam menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi tersebut.
"Perlu saya ingatkan lagi Menteri Dalam Negeri agar gubernur, bupati, dan wali kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok serta membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau," ujar Presiden dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
Baca juga: BI Catat Kinerja Industri Pengolahan Alami Kontraksi
Selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, imbuh Presiden, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat wabah korona. Presiden mengingatkan agar program-program mendesak tersebut harus mulai dieksekusi sesegera mungkin.
"Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Semuanya harus jalan minggu ini," tegas Jokowi.
"Saya kemarin turun ke bawah. Saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat," imbuhnya. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved