Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersiaga dalam menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi tersebut.
"Perlu saya ingatkan lagi Menteri Dalam Negeri agar gubernur, bupati, dan wali kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok serta membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau," ujar Presiden dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
Baca juga: BI Catat Kinerja Industri Pengolahan Alami Kontraksi
Selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, imbuh Presiden, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat wabah korona. Presiden mengingatkan agar program-program mendesak tersebut harus mulai dieksekusi sesegera mungkin.
"Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Semuanya harus jalan minggu ini," tegas Jokowi.
"Saya kemarin turun ke bawah. Saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat," imbuhnya. (OL-6)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved