Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersiaga dalam menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi tersebut.
"Perlu saya ingatkan lagi Menteri Dalam Negeri agar gubernur, bupati, dan wali kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok serta membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau," ujar Presiden dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).
Baca juga: BI Catat Kinerja Industri Pengolahan Alami Kontraksi
Selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, imbuh Presiden, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat wabah korona. Presiden mengingatkan agar program-program mendesak tersebut harus mulai dieksekusi sesegera mungkin.
"Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Semuanya harus jalan minggu ini," tegas Jokowi.
"Saya kemarin turun ke bawah. Saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat," imbuhnya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved