Ternyata yang belum Aman THR untuk Menteri, Pejabat dan DPR

Rp28 Triliun Masuk Kantong Pemerintah melalui Lelang Surat Utang Negara

Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.

Komisi XI Setujui Efisiensi Kemenkeu Senilai Rp8,99 Triliun

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditahan Kejagung terkait Kasus Jiwasraya

Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.

Beasiswa Ministerial Scholarship 2025 Ikut Dibatalkan Kemenkeu untuk Dukung Efisiensi Anggaran

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Kemenkeu Resmi Rilis Aturan PPN 12 Persen, Ini Daftar Barang Mewah Terdampak

Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Tingkatkan Kesadaran Investasi Masyarakat pada Instrumen SBN

Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.

Efisiensi Anggaran DPR RI Tak Ganggu Kinerja, Adies Kadir: Kami Tetap Maksimal untuk Rakyat

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.

DPR Usulkan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc untuk Hemat Anggaran Negara

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc 

Kabinet Gemuk Membebani Anggaran Negara

Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.

Anggaran HUT RI Membengkak, PDIP Sebut Presiden tidak Peka Kesulitan Rakyat

Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.

Politisi PDIP Said Abdullah Akui Pernah Usulkan Revisi UU MD3

Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3

Menko PMK: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp7.500 Sangat Besar untuk Beberapa Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia