Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah menjamin tidak akan mengutak-atik anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
Dengan begitu, dapat dipastikan jatah THR untuk abdi negara tidak akan dipangkas untuk menutupi kebutuhan penanganan covid-19.
“Untuk gaji ke-13 dan THR sudah diusulkan ke Presiden Jokowi. Penghitungan untuk ASN, TNI, POLRI terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, dan 3, sudah disediakan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti raat terbatas, Selasa (7/4).
Namun, Ani, begitu sapaan akrabnya, mengakui bahwa belum ada kepastian terkait pemberian THR bagi menteri dan pejabat eselon I dan II serta anggota DPR. Itu masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden masih memberi instruksi kalkulasi. Finalnya nanti akan disampaikan dalam minggu-minggu ke depan," katanya.
Sebelumnya, ia sempat menyatakan bahwa Jokowi meminta agar pemberian THR dan gaji ke-13 dikaji. Pasalnya, saat ini APBN tengah difokuskan untuk penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.
Sebagai informasi, anggaran untuk THR dan gaji ke 13 pada APBN 2019 mencapai Rp40 triliun. (E-1)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved