Jaga Daya Beli, Presiden Minta Program Padat Karya Diperbanyak

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintahan untuk memperbanyak program padat karya tunai di wilayah desa.

Setidaknya, setiap kementerian atau lembaga (K/L) harus bisa meningkatkan jumlah program tersebut hingga lima kali lipat.

"Kalau biasanya membuat 10 program, sekarang harus membuat 50 program. Paling tidak 5 kali lipat. Kalau hanya normal-normal saja tidak akan ada tendangannya," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, saat meminpin rapat terbatas, Selasa (7/5).

Baca juga: Presiden Minta Penanganan Covid-19 Dipercepat

Upaya peningkatan program padat karya secara signifikan perlu dilakukan, agar kegiatan perekonomian di level bawah tetap berjalan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga. "Ini ada keadaan tidak normal dan posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian/lembaga," tutur Kepala Negara.

Beberapa kementerian yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan program padat karya ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tidak hanya K/L, Jokowi juga meminta pemerintah daerah menggunakan dana desa untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat. "Pada masa seperti ini, dana desa bisa digunakan untuk dua hal. Pertama, bantuan sosial bagi warga terdampak covid-19. Kedua, program padat karya tunai. Ini yang harus dipercepat," pungkas Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Stimulus Untuk Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan laporan yang diterima sepanjang Januari-Maret 2020, total dana desa yang tersalurkan baru sebesar Rp 9,3 triliun, atau 13% dari target penyaluran tahun ini, yakni Rp 72 triliun.

"Ini masih kecil sekali. Saya minta dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi segera membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa masif dan tepat sasaran. Harus diberikan prioritas kepada keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran. Kalau bisa, upah kerja itu diberikan setiap hari. Tetapi kalau tidak bisa ya seminggu sekali," jelasnya.

Namun, dia menegaskan dalam pelaksanaan program padat karya tunai, semua pihak harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak dan memakai masker. "Sehingga, pelaksanaan program padat karya tunai tidak menganggu upaya memutus rantai penyebaran covid-19," tutup Jokowi.(OL-11)