Selasa 28 Januari 2020, 22:04 WIB

Penujukan Donny Di TransJakarta Dinilai Politik Balas Budi

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Penujukan Donny Di TransJakarta Dinilai Politik Balas Budi

Antara/Reno Esnir
Bus TransJakarta

 

PAKAR kebijakan publik Universitas Trisakti,Trubus Rahadiansyah menduga penunjukkan Donny Andy Saragih sebaga Direktur Utama PT Transjakarta adalah bentuk politik balas budi.

menurutnya, hal itu terlihat dari penunjukkan Donny yang telah melanggar Peraturan Gubernur No 5/2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pasal 6 ayat 3 butir c disebutkan bahwa calon direksi harus memiliki cakap kelakuan baik serta tidak pernah melanggar hukum semasa mengisi jabatan di posisi sebelumnya hingga mengalami kepailitan atau yang merugikan perusahaan.

"Ini menurut saya seperti politik balas budi saja. Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) memanfaatkan posisi dirut TransJakarta yang saat ini kosong untuk menempatkan para pendukungnya," ungkap Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (28/1).

Anies juga dinilai memanfaatkan kesempatan untuk menempatkan para pendukungnya di posisi-posisi strategis disebabkan kosongnya posisi wakil gubernur.

Baca juga : Eks Dirut TransJakarta Belum Serahkan Diri ke Kejaksaan

Hal ini pernah dilakukan sebelumnya dengan menunjuk Ahmad Izul Warro sebagai direksi TransJakarta. Sebelum menjadi direksi, Ahmad merupakan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anies juga sebelumnya pernah menempatkan mantan caleg dari Partai Gerindra Novita Dewi menjadi Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

Jaktour adalah BUMD DKI yang bergerak di bidang bisnis perhotelan serta resor. Novita Dewi merupakan caleg untuk Pemilu 2019 yang maju dari Partai Gerindra.

"Jika serius dalam memilih jajaran direksi tentunya seleksi ketat akan diberlakukan sampai rekam jejak hukumnya juga diperiksa," ungkapnya.

Ia pun menyarankan agar Pergub 5/2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD direvisi. Pasalnya pergub bentukan Anies itu melancarkan wewenang gubenur untuk dapat merekomendasikan calon direksi untuk diseleksi.

"Lebih baik dikembalikan ke pergub lama. Di dalam pergub yang lama gubernur tidak memiliki kewenangan bisa merekomendasikan orang tertentu. Sehingga hasilnya jajaran direksi adalah murni orang profesional," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kamaruddin Sebut Dendam Motif Pembunuhan Brigadir J

👤Siti Yona Hukmana 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:16 WIB
Kuasa hukum mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani membuka otak pelaku penembakan Brigadir...
dok.ist

Komunitas Ojol Jakarta Utara Gaungkan Ganjar Presiden 2024

👤Selamat Saragih 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:09 WIB
KOLABORASI Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia kembali blusukan ke kalangan masyarakat kebanyakan di Jakarta Utara. Kali ini, ke komunitas...
Dok. Diskominfo kota Medan

Kahiyang Ayu Pimpin TP PKK Kota Medan Kunjungi Kota Tangsel

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:08 WIB
Kunjungan TP PKK Kota Medan yang diketuai Kahiyang Ayu diterima Wali Kota Benyamin Davnie, bersama Ketua TP PKK Kota Tangsel Tini...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya