KPPOD Ungkap Daerah Kesulitan Realokasi APBD untuk Tangani Pandem

INSTRUKSi Kementerian Dalam Negeri No.1/2020 agar daerah melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, dinilai sudah tepat.

Meski demikian, pemerintah pusat disarankan untuk segera melakukan transfer ke daerah supaya kepala daerah dapat melakukan realokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hal itu menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng karena selama triwulan (tiga bulan) pertama APBD 2020, daerah menggunakan sebagian besar anggaran yang tersisa untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN).

"Hanya cukup untuk belanja gaji pegawai selama tiga bulan pertama. Fiskal daerah tergantung pada transfer dari pusat dan yang dikucurkan jauh dari kebutuhan lain-lain. Apa yang harus direalokasi apabila uangnya tidak ada?," ujar Robert.

Hingga Maret 2020, Pemerintah telah mengucurkam Rp116 triliun ke daerah. Jumlah sebesar itu dibagikan ke 542 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi,

Baca juga : Jangan Ada Penumpang Gelap Manfaatkan Perpu 1/2020

Menurut Robert, jumlah itu tidak cukup besar menciptakan ruang fiskal bavi daerah untuk mengalihkam kebutuhan dalam APBD. Namun, beberapa daerah memiliki dana silpa (sisa anggaran tidak terpakai) dari tahun sebelumnya, seperti DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam.

Untuk realokasi anggaran yang digunakan dalam penangana wabah covid-19, Robert menyebut, daerah akan lebih banyak mengandalkan silpa dan utang sebelum transfer dana dari pemerintah yang biasanya dilakukan pada Mei.

"Daerah bukan tidak paham realokasi mereka sudah tahu bisa diambil dari kas tidak terduga, atau belanja tidak terpakai, permasalahannya apa yang harus dialokasi apabila APBD tidak banyak," ucapnya.

Selain itu, Robert menyampaikan bahwa realokasi dan refocusing anggaran perlu didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah, ujar dia, perlu membahas realokasi dana bersama DPRD. Meskipun, tidak diperlukan adanya perubahan APBD atau persetujuan DPRD.

"Kalau DPRD punya komitmen yang sama bahwa mengurangi wabah butuh anggaran besar pasti disetujui," tukasnya. (OL-7)