Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar seluruh desa di Tanah Air bisa menikmati listrik. Rasio elektrifikasi hingga April 2020 yang mencapai 99,48% masih menyisakan sebagian kecil desa belum teraliri listrik.
"Masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, yakni 75 ribu, tapi apa pun ini harus kita selesaikan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai peningkatan rasio elektrifikasi di pedesaan melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4).
Baca juga: Pemerintah Sebaiknya Jadikan Hotel Swasta untuk Tempat Karantina
Sejumlah desa yang belum menikmati listrik tersebut tersebar di empat provinsi dengan rincian sebanyak 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, 5 desa di Nusa Tenggara Timur, dan 1 desa di Maluku. Jokowi pun meminta jajarannya untuk segera mengidentifikasi dan bergerak menuntaskan peningkatan elektrifikasi di desa.
"Saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jarak rumah antarpenduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat," ucapnya.
Selanjutnya, setelah identifikasi terlaksana, Jokowi meminta jajarannya untuk segera menyiapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program elektrifikasi di desa-desa tersebut.
Jokowi menyampaikan ia ingin memastikan listrik tidak hanya masuk desa-desa tersebut, tapi juga dapat dinikmati dan diakses oleh warga, utamanya yang berada di lapisan bawah, sehingga mereka dapat memenuhi keperluannya sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa-desa tersebut.
"Dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat," tandasnya. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved