Kemenko Maritim dan Investasi Siapkan Panduan Mudik

KEMENTERIAN Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi menyiapkan panduan jelas terkait pergerakan orang yang hendak pulang kampung. Khususnya, bagi mereka yang keluar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal ini perlu dilakukan agar pandemi virus korona (covid-19) tidak semakin meluas ke daerah.

Baca juga: Politisi NasDem Desak Gugus Tugas Usul PSBB di Jabodetabek

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaludin mengatakan, panduan itu untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan begitu, tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat di daerah.

"Keputusan resmi memang belum ada mengenai mekanismenya. Tetapi salah satu perintah yang kami terima adalah kita harus menyiapkan panduan secara jelas," kata Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).

Baca juga: Soal Libur Lebaran, Luhut: Diberikan lebih Banyak di Akhir Tahun

Menurutnya, salah satu panduan yang dibicarakan adalah memastikan warga sebelum pulang ke daerah harus sudah tes. Baik berupa rapid tes atau tes kesehatan lainnya. Intinya, sebelum kembali ke daerah sudah dinyatakan dalam keadaan sehat. Sehingga tidak membawa potensi penyebaran virus ke daerah.

"Cara seperti ini yang akan kita upayakan supaya betul-betul semangat untuk dia tidak membawa penyakit itu dilakukan. Namun ini masih dalam tahap persiapan, belum kita putuskan," imbuhnya.

Baca juga: Dijanjikan Hotel Bintang, Penginapan Tenaga Medis Memprihatinkan

Pihaknya mengklaim telah melakukan koordinasi dengan perwakilan daerah baik melalui grup di media sosial. Menurutnya, beberapa daerah sudah mengeluarkan imbauan dan kebijakan. Terutama untuk daerah yang masyarakat asalnya banyak merantau di Jakarta. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga lampung.

"Ada kepala daerah sudah berusaha keras untuk mengimbau agar masyarakat yang tinggal di Jabodetabek tidak pulang dalam waktu dekat. Kemudian ada gubernur yang mewajibkan isolasi dan karantina," tambahnya.

Namun, Ridwan menyadari pemerintah pusat memiliki tugas penting untuk mengharmoniskan kebijakan di seluruh daerah untuk memutus penyebaran virus ini.

Harmonisasi ini yang menurutnya tengah diupayakan oleh pemerintah pusat.

Ia pun berharap agar Pemerintah Daerah lebih siap untuk mengimbau warganya dan menyiapkan fasilitas kesehatan serta sistem pengawasan yang lebih baik untuk warganya. (X-15)