Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKIPUN pemerintah telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai respons untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih masif, pelayanan prima kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Salah satu contohnya terkait dengan penyaluran subsidi perumahan yang diklaim tetap berjalan lancar. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) meyakini penyaluran subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tidak menemui hambatan dan berjalan sebagaimana biasanya.
Tercatat di hari pertama penerapan WFH, awal pekan ini, PPDPP berhasil menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp43,9 miliar. Dana itu diperuntukkan kepada 434 debitur. Capaian hari pertama tersebut menunjukkan bahwa pengalihan aktifitas kerja dari kantor ke rumah sama sekali tidak mengganggu kinerja PPDPP.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dalam evaluasi hari pertama penerapan WFH menyampaikan bahwa penerapan WFH di PPDPP berjalan 100% sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Interaksi internal dilakukan secara online. Begitupun pelayanan publik secara tatap muka sedapat mungkin dialihkan kepada layanan daring.
"Ini adalah habit baru, penandatanganan surat pun dapat dilakukan dari rumah. Tidak ada batas ruang, batas waktu, dan batas tempat. Diharapkan mekanisme seperti ini tetap dipertahankan selama diberlakukannya WFH," ujar Arief dalam siaran pers, Jumat (20/3).
Bahkan tidak menutup kemungkinan, Arief juga memandang ke depannya ketika pandemi virus korona di Indonesia telah usai, sistem kerja WFH di beberapa bidang dapat terus diterapkan dengan mempertimbangkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi sistem kerja.
WFH yang diberlakukan PPDPP juga bertujuan untuk mendorong publik agar menerapkan social distancing. Mekanisme pembatasan interaksi itu pun telah disampaikan melalui akun sosial media PPDPP baik Facebook, Instagram, maupun website ppdpp.id yang menyebutkan PPDPP tetap membuka akses layanan interaksi kepada publik secara online.
Meski demikian, kendati sudah diimbau untuk membatasi interaksi, masih ada masyarakat yang datang ke kantor PPDPP untuk berkonsultasi. Terutama konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).
Mengantisipasi hal itu, PPDPP menyediakan layanan video teleconference dengan menyediakan perangkat yang dapat terhubung langsung dan berkonsultasi dengan petugas yang menangani Aplikasi SiKasep.
Pengalaman konsultasi SiKasep melalui video teleconference sempat dirasakan oleh Tuwano yang berkunjung ke PPDPP pada Jumat (20/3). Ia datang untuk meminta bantuan Tim PPDPP menindaklanjuti pengajuannya yang sedang ditangani bank pelaksana terhadap Perumahan Mutiara Puri Harmoni 2.
Pria asal Bekasi tersebut merasa puas terhadap cara yang diterapkan PPDPP. Ia menilai video teleconference yang diterapkan cukup efektif.
"Dengan kondisi seperti ini, video call adalah cara yang terbaik dan sangat membantu. Semoga nanti jika sudah kondusif layanan tatap muka bisa dilakukan kembali," kata Tuwano.
SiKasep diluncurkan PPDPP pada akhir Desember 2019 lalu. Dengan alokasi anggaran di 2020 sebesar Rp11 triliun, sepanjang diberlakukannya aplikasi SiKasep hingga Maret ini, penyaluran FLPP terus menunjukkan progress peningkatan.
Sejak Januari hingga Maret ini penyaluran FLPP menunjukkan peningkatan. Pada Januari FLPP yang telah disalurkan sebanyak 32 unit rumah, kemudian Februari menyalurkan sebanyak 3.192 unit rumah, dan per 20 Maret 2020 PPDPP telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP dengan nilai mencapai Rp907,49 Miliar untuk 9.007 unit rumah. (RO/A-1)
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved