Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Pemerintah telah selesai merumuskan insentif bagi sektor pariwisata yang terkena dampak negatif virus korona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp298,5 miliar yang akan dibagi untuk beberapa pos.
Pos pertama adalah maskapai dan agen perjalanan. Mereka mendapat insentif sebesar Rp98,5 miliar untuk menurunkan tarif tiket pesawat.
Kemudian untuk kegiatan promosi sebesar Rp103 miliar, penyempurnaan daerah wisata sebesar Rp25 miliar dan influencer Rp72 miliar.
"Program ini khusus untuk mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri," ucapnya di Istana Negara, Selasa (25/2).
Adapun, untuk mendorong wisatawan lokal, pemerintah memiliki skema insentif berbeda.
Ani, demikian Sri Mulyani kerap disapa, memaparkan pemerintah akan memberlakukan diskon 30% untuk seluruh penerbangan ke sepuluh destinasi wisata yakni Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam dan Bintan.
Diskon 30% tersebut berlaku untuk 25% dari total tempat duduk yang tersedia per penerbangan.
Program yang terakhir adalah relaksasi pajak. Pemerintah pusat meminta 33 pemerintah kabupaten/kota yang tercakup dalam sepuluh destinasi wisata yang telah disebutkan tidak memungut pajak hotel dan restoran selama enam bulan ke depan.
"Sebagai gantinya, untuk penerimaan, daerah akan diberi kompensasi hibah. Pemerintah akan membayar Rp3,3 triliun kepada seluruh pemerintah daerah terkait," jelas Ani. (Pra/E-1)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved