Pemerintah Berupaya Tetapkan Tarif Cukai Plastik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengupayakan penetapan tarif cukai plastik yang bertujuan memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pengguna plastik.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto menuturkan, selama ini pungutan Rp200 pada tiap penggunaan kantong plastik belum memiliki kejelasan bagi pelaku usaha dan pengguna.

Nirwala menambahkan, dalam penetapan tarif cukai plastik, pemerintah tidak akan mematok harga yang terlampau jauh dari yang saat ini berlaku.

"Andai kata diterapkan pun, itu juga sama dengan yang sudah berjalan selama ini. Pungutan Rp200 ya kita gak akan jauh-jauh dari situ," tuturnya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Keinginan pemerintah menetapkan tarif cukai, imbuh dia, semata untuk memberikan kepastian dan kejelasan uang dari pungutan itu masuk ke kas negara.

"Kalau dengan cukai kan otomatis. Nanti masuk APBN terus penggunaannya juga jelas," jelasnya.

Akan tetapi kebijakan tersebut masih terus dibahas oleh DPR dengan berbagai mekanismenya. Sehingga keinginan pemerintah untuk mengenakan tarif cukai pada plastik bergantung dari proses pembahasan itu.

Berbagai masukan dari pelaku usaha dan pengguna juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebab pemerintah tak mau penetapan tarif cukai plastik justru mematikan kegiatan pelaku usaha.

Pertimbangan lainnya ialah dampak pada lingkungan. Hal itu juga turut dipertimbangkan demi menjaga lingkungan dari penggunaan plastik.

"Tapi dengan cukai, berarti kan ada penerimaan negara resmi, pertanggungjawaban jadi jelas. Digunakan untuk apa jadi jelas," pungkas Nirwala.

Diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pemerintah menargetkan penerimaam cukai dari plastik sebesar Rp100 miliar. Sementara di tahun tahun sebelumnya pemerintah tidak pernah mendapatkan penerimaan dari cukai plastik.

Sebelumnya Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi saat berdiskusi dengan pewarta di Kantor Ditjen Pajak, (11/2) mengungkapkan, melalui Omnibus Law Perpajakan penambahan daftar Barang Kena Cukai (BKC) diusulkan tanpa menunggu restu dari DPR. (E-3)