Jokowi Ingin UMKM tidak Perlu Izin Usaha

PRESIDEN Joko Widodo ingin memberikan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Index kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). Bahkan, Jokowi Ingin UMKM dibebaskan dari izin usaha.

"Saya minta perhatian EODB tidak hanya ditujukan untuk pelaku menengah dan besar, tolong diutamakan UMKM agar fasilitas kemudahan berusaha ini diberikan kemudahan, baik dalam penyederhanaan mau pun mungkin tidak usah izin tetapi hanya registrasi biasa," kata Jokowi saat membuka rapat tersebut terkait akselerasi kemudahan berbisnis di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Jokowi menyebut masalah utama yang perlu dibenahi ialah prosedur yang rumit. Prosedur ini bisa memakan waktu lama hingga berminggu-minggu.

"Prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang sebagai contoh terkait waktu memulai usaha di negara kita membutuhkan 11 prosedur waktunya 13 hari," ungkap dia.

Baca juga: Jokowi Targetkan Indeks Kemudahan Berbisnis Masuk 40 Besar

Cara Indonesia menangani prosedur perizinan berbeda jauh dengan Tiongkok. Di 'Negeri Tirai Bambu' itu hanya perlu waktu sembilan hari paling lama.

"Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok prosedurnya hanya empat, waktunya hanya sembilan hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka," lanjut dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menargetkan angka EODB Indonesia di posisi 40 besar. Ia lantas meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengevaluasi komponen EODB.

"Saya minta Menko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Moda membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," pungkas dia. (OL-1)