Soal Wacana Pembubaran OJK, Komisi XI : Butuh Kajian Mendalam

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi membantah adanya rencana  pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikembalikan tugasnya kepada Bank Indonesia (BI).

Menurutnya sampai saat ini Komisi XI DPR RI hanya membahas mengenai perbaikan dan peningkatan kualitas kerja OJK.

"Kalau soal itu (pemindahan) belum ada, kan butuh kajian yang panjang juga dan Indef juga mengatakan apakah itu solusi, apakah akan menimbulkan problem baru. Karena kita juga harus bekerja dalam koridor perekonomian nasional. Stabilitas ekonomi investasi dan lainnya," ungkapnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Lebih lanjut, Fathan menambahkan bahwa desakan pembubaran OJK merupakan respon publik dari situasi gagal bayar polis asuransi yang tengah hangat diperbincangkan. Namun, untuk menuju ke arah sana diperlukan kajian yang mendalam.

Selain itu, OJK juga dinilai memliki kinerja yang positif dibalik kasus gagal bayar polis asuransi ini. Menurut Fathan kinerja positif itu berkaitan dengan sektor perbankan.

OJK Optimistis Stabilitas Sektor Perbankan Terjaga

"Perbankan belum ada (masalah) yang seperti asuransi. Perbankan baik-baik saja kecuali Bank Muamalat, dan yang kita ketahui itu terjadi financial crosser untuk investor. Saat ini yang kita kritisi kan di dunia insurance multifinance dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank)," lanjut Fathan.

Sampai saat ini, lanjut Fathan,  belum ada keputusan untuk memberikan sanksi kepada OJK. Komisi XI DPR masih menunggu kepastian dari Jaksa Agung.

"Saya kira kita tunggu hasil mereka. Karena kita gak boleh menghakimi, proses hukum itu berlaku. Beberapa industri juga sudah dipanggil dimana letak lubang, kelemahan selama ini. Tapi reformasi tetap kita desak terus supaya mereka serius tidak ada lagi main main, tidak ada lagi suasana santai dan semua ini berlangsung cepat," pungkasnya. (E-1)