Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat jumlah barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia selain Batam, Kepulauan Riau, sepanjang 2019 mencapai 57,9 juta paket, atau melonjak drastis sekitar 197% jika dibandingkan dengan di 2018.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa jumlah barang kiriman impor pada 2017 tercatat 6,1 juta paket, kemudian pada 2018 melonjak menjadi 19,5 juta paket. "Ini yang kami khawatirkan mulai mengganggu UMKM kita, termasuk perajin. Kami memang meminta pemerintah membuat tingkat kompetisi yang adil," kata Hariyadi di Jakarta, kemarin.
Ia menilai pertumbuhan jumlah barang kiriman impor ini normalnya hanya 5% per tahun. Artinya, jumlah barang kiriman sepanjang 2019 seharusnya hanya 7,5 juta-8 juta paket jika melihat data jumlah 2017 dan 2018. Dengan data faktual barang kiriman yang masuk 57,9 juta paket atau dibulatkan jadi 58 juta paket, dikurangi data perkiraan normal 8 juta paket, artinya ada 50 juta paket yang berpotensi merugikan pengusaha atau perajin dalam negeri.
Oleh karena itu, Apindo mendukung langkah pemerintah yang menetapkan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya US$75 menjadi US$3 per kiriman. (Ant/E-3).
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved