Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Dana Nasabah Jiwasraya

POLEMIK pembentukan panitia khusus (Pansus) dan panitia kerja (Panja) terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terus bergulir di DPR RI. Meskipun pimpinan DPR telah Menetapkan pembentukan Panja, sejumlah fraksi di masih mendorong untuk dibentuknya Pansus.

Menanggapi hal itu, staf ahli Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ambil pusing dengan polemik tersebut. Menurutnya Kementerian BUMN tetap berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin agar dana nasabah bisa segera dikembalikan.

"Yang pasti kami kerja aja agar dana nasabah bisa dikembalikan. Bantu kami agat penyelesaian dana nasabah ini bisa dikembalikan dan mengalir kepada nasabah. Yang hukum silahkan dilanjutkan, politik juga support supaya kami bisa kencang kerjanya," kata Arya dalam diskusi kasus Jiwasraya, Pansus vs Panja, di Jakarta, Minggu (19/1).

Dijelaskannya, baik pembentukan Pansus maupun Panja sepenuhnya merupakan wewenang DPR. Namun, menurutnya hal itu sebaiknya tidak perlu terus diperdebatkan.

Saat ini pimpinan DPR pun sudah membentuk Panja untuk komisi VI dan XI, untuk itu dia menilai dengan pembentukan Panja sudah cukup. Sementara untuk pembentukan Pansus, lanjutnya akan menghambat kinerja pihaknya.

"Kalau Pansus kan detail ya, nanti kami akan dipanggil terus oleh Ponsus, kami kapan kerjanya? Lihatlah sejarah Pansus berdiri dan semua berangkat dari respon yang lama. Kami cepat dan kami bekerja dan kami proses dengan cepat," ungkapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Dedi Sitorus juga mengatakan bahwa pembetukan Panja yang dilakukan DPR sudah cukup untuk mengawal penyelesaian kasus Jiwasraya. Anggota fraksi PDIP tersebut juga menilai bahwa Panja tidak akan mempengaruhi kinerja Pemerintah maupun perusahaan ke depan.

"Menurut saya Panja cukup, kalau Pansus terlalu luas dan jadi panggung saja nantinya. Toh sebenarnya semuanya sama. Kalau proses hukum berjalan dan proses pengembalian dana nasabah berjalan apa lagi urgensinya Pansus itu," kata dia.

"Tanggung jawab kita sebagai politik kan memastikan uang nasabah balik. Toh yang paling penting kan menelisik aliran uang itu ke mana," lanjutnya.

Baca juga: Sandiaga Sarankan Audit Forensik untuk Jiwasraya dan Asabri

Sementara Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Iriwadi menilai kinerja Pansus akan lebih komprehensif dan menyeluruh. Hal tersebut, lanjutnya bukan menghambat upaya pengembalian dana, tapi justru memberi kepastian kepada nasabah Jiwasraya.

Di samping itu, pembentukan Panja menurutnya bisa terus berjalan sesuai porsinya. Sementara Pansus harus tetap dibentuk mengingat besarnya kerugian Jiwasraya, sehingga bisa diketahui pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

"Rp13,7 teiliun itu angka yang besar dan tidak main-main. Kami punya pendirian pansus adalah langkah terbaik yang harus diambil," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa kasus Jiwasaraya perlu dibongkar lebih jauh lagi untuk mengetahui kemana aliran dana. Selain itu, DPR juga bisa membantu OJK selaku pengawas untuk bekerja maksimal.

"(Pansus) membongkar dan menerlisik aliran dana sampai ke manapun dan membongkar yang terlibat kasus ini. Mengembalikan uang yang dirampok kepada nasabah serat memperkuat lembaga pengawas OJK atau yang lain," pungkasnya. (A-4)