Airlangga Pertimbangkan Berbagasi Opsi Turunkan Harga Gas

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu hingga tiga bulan ke depan terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk menekan harga gas yang dinilai terlampau mahal.

"Tiga bulan nanti kita evaluasi," kata Airlangga di kantornya, Rabu (8/1).

Sebelumnya Presiden geram lantaran gas yang merupakan modal pembangunan industri nasional justru harganya terlampau mahal dan membuat industri dalam negeri tidak mampu bersaing.

Jokowi meminta agar jajajrannya mampu melakukan penghitungan dengan cepat dan tepat untuk menekan harga gas. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakata itu tak menginginkan mahalnya harga gas menjadi tameng bagi mafia.

Baca juga : PGN Tingkatkan Pengembangan Infrastruktur Gas dan DMO

Meski upaya menekan harga gas dapat mengurangi penerimaan negara, Airlangga mengungkapkan hal itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya.

"Kalau penerimaan negara tidak terlalu berkurang banyak, yang penting kan multiplier effectnya," pungkas Airlangga.

Diketahui pemerintah memiliki tiga opsi untuk menekan harga gas, pertama yakni penurunan atau penghapusan porsi pemerintah dari bagi hasil kegiatan kontrak kerja sama senilai 2,2 dollar AS per MMBTU.

Kedua, kewajiban badan usaha pemegang kontrak kerja sama untuk menyerahkan sebagian gas kepada negara (Domestic Market Obligation/DMO) diberlakukan dan diberikan kepada industri. Ketiga, yaitu keleluasaan impor untuk gas industri. (OL-7)