Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat, terutama yang berkaitan dengan anggaran-anggaran modal dan belanja-belanja modal.
"Sekali lagi, agar belanjanya dipercepat. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Untuk itu, Presiden meminta semua pejabat eselon I, II, III, dan IV segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk teknis (juknis) mengenai belanja modal.
Seusai sidang kabinet paripurna perdana di 2020 itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah telah menuntaskan pembahasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Peraturan presiden (perpres) mengenai RPJMN itu akan diterbitkan selambat-lambatnya pada 20 Januari 2020.
Suharso mengatakan pemerintah tetap optimistis angka rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang dapat mencapai target yang ditentukan.
"Kita memahami keadaan dunia internasional saat ini, tetapi kita tentu harus tetap optimistis dan kita mengambil di angka antara 5,6% dan 6,2%. Rata-rata ini ya selama 5 tahun ke depan," ujarnya.
Ia melanjutkan, ketika rata-rata pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, angka kemiskin-an diharapkan dapat turun signifikan. Angka kemiskinan saat ini sebesar 9,41% ditargetkan turun menjadi 7%. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka yang saat ini 5,28% bisa turun menjadi 4,3%, pun rasio Gini dari 0,382 ke 0,374 pada 2024.
Upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan juga dapat berkontribusi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang saat ini berada pada angka 71,39% dan diupayakan naik menjadi 75,54% pada lima tahun mendatang. (Ind/X-10)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Presiden menyinggung respons masyarakat terdampak bencana di Sumatra yang menyampaikan apresiasi atas upaya penanganan pemerintah.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan Sidang Kabinet Paripurna kedelapan digelar sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan dalam 10 bulan pertama Kabinet Merah Putih.
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8). Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang tersebut:
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh unsur penyelenggara pemilu lantaran dinilai telah melaksanakan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan tertib dan aman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved