Kasus Jiwasraya Jangan Dipolitisasi

EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan menahan diri supaya tidak memperkeruh kasus Jiwasraya.

Polemik di BUMN Asuransi itu tidak selayaknya dipolitisasi.

"Saya kira kalau ditarik ke politik malah akan semakin kusut. Penyelesaian akan semakin lama," ujar Bhima melalui keterangan resmi, Jumat (27/12).

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief mengeluarkan pernyataan terkait kasus Jiwasraya dan menuding perusahaan milik Menteri BUMN terlibat di dalamnya.

Menurut Bhima, penyelesaian problem Jiwasraya cukup difokuskan secara hukum.

"Jika berlangsung lama, kasus itu memang butuh bukti adanya tindak pidana korupsi dan itu butuh waktu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Jiwasraya tengah terbelit masalah keuangan dan tidak mampu membayar klaim polis Rp12,4 triliun untuk periode Oktober-November 2019.

Baca juga: Tak Ikut Campur dalam Perkara, KPK Hanya Pantau Kasus Jiwasraya

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko yang juga pengungkap kasus di tubuh perseroan menyebut permasalahan di Jiwasraya sudah dialami sejak beberapa tahun ke belakang. Ia baru mengetahui problem itu setelah mulai memimpin pada akhir tahun lalu.

Ia juga mengaku tidak menemukan hasil audit keuangan perusahaan yang kredibel dalam lima tahun terakhir. Hanya audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2015 yang menurutnya bisa dipercaya.

Dia menjelaskan salah satu sumber permasalahan Jiwasraya ialah gagal dalam pembentukan harga produk Saving Plan. Pada produk tersebut, BUMN asuransi itu menjanjikan imbal hasil tinggi kepada nasabah. Padahal, hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar.

Sebelumnya, perusahaan juga tidak berhati-hati dalam menginvestasikan premi. Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 30% premi harus diinvestasikan ke surat utang negara. Namun, Jiwasraya malah menempatkan sebagian besar investasi pada reksadana dan saham.(OL-5)