Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai penyebab karut marut stok beras di Bulog adalah regulasi yang tidak sinkron antarkementerian.
Sebagaimana diketahui, perseroan saat ini harus bertanggung jawab kepada banyak instansi pemerintah seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial.
Hal tersebut membuat pengambilan kebijakan untuk penugasan kepada Bulog menjadi rumit dan berbelit-belit.
"Akhirnya mau mengeluarkan beras saja harus melalui rakortas. Mau ganti uang disposal pakai rakortas. Impor pakai rakortas," ujar Henry di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).
Baca juga: Indonesia Ranking 4 di ASEAN Soal Pembinaan UMKM
Hal-hal seperti itu sudah berlangsung sejak lama hingga pada akhirnya menimbulkan situasi yang merugikan bagi perseroan di masa sekarang.
Selain itu, Henry juga menggarisbawahi perubahan skema bantuan Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Ia berpendapat pergantian kebijakan itu tidak diiringi kajian mendalam terkait dampak yang akan diterima oleh Bulog.
"Di hulu, Kementerian Pertanian menugaskan Bulog serap gabah beras sebanyak-banyaknya. Tapi di hilir, Kementerian Sosial menutup keran penyaluran Bulog. Bagaimana stok bisa keluar?" ucap dia.
Maka dari itu, sambungnya, sudah semestinya pemerintah memiliki Badan Pangan Nasional yang khusus mengatur terkait pangan, mulai dari produksi di hulu hingga pemenuhan kebutuhan di hilir.
Nantinya lembaga tersebut adalah satu-satunya regulator yang bisa memberikan penugasan kepada Bulog sebagai operator. (OL-8)
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Petugas gabungan Satgas Pangan di sejumlah daerah di Jawa Tengah terlihat turun dan mendatangi pasar tradisional dan langsung melakukan pengecekan para pedagang dan distributor beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran mutu, memantik perhatian publik.
TEMUAN beras terindikasi oplosan membuat penjualan komoditas pangan pokok itu lesu di pasar Kota Malang, Jawa Timur.
Pemerintah saat ini tengah membenahi situasi perberasan nasional dengan mendorong produsen beras, terutama beras premium, agar dapat memperhatikan secara serius kualitas dan mutu beras.
Di setiap gudang, Bulog menugaskan petugas khusus yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kualitas gabah maupun beras.
Bulog melakukan operasi pasar karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga pangan.
Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran.
Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar, Fahrurozi, mengatakan bahwa instruksi penyaluran dari pusat sudah diterima dan proses teknis sedang dipersiapkan.
Perum Bulog memastikan kesiapan penuh dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.
Tiap pelaku UMKM menerima bantuan senilai Rp5 juta dalam bentuk barang, seperti rak display serta komoditas pangan berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved