Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengaku tak mau lagi menghadiri seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah proyek. Ia mengaku sering tertipu dari peletakan batu pertama sebuah proyek.
"Kalau groundbreaking saya enggak mau. Saya naruh batunya, tapi kok enggak pernah diundang ke pembukaan. Ternyata diteruskan saja tidak," kata Jokowi saat meresmikan pabrik baru polyethylene PT Chandra Asri, Cilegon, Banten, Jumat (6/12.
Jokowi membeberkan salah satu alasan enggan mendatangi groundbreaking sejumlah proyek. Salah satunya, yakni proyek jalan tol Trans Sumatra. "Baru awal-awal dilantik, di Lampung, saya peletakan batu pertama. Ada masyarakat yang bisikin saya, di sini sudah tiga kali groundbreaking, pak," tegasnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku, sering ada pihak yang menjanjikan membangun pabrik petrokimia. Namun, janji tersebut hingga kini tak terealisasi.
Ia pun mengapresiasi PT Chandra Asri yang serius dalam membangun pabrik baru. Menurutnya, apa yang dilakukan PT Chandra Asri bukan wacana. "Seperti ini yang diperlukan kita. Bukan wacana, saya mau bangun petrokimia. Saya tunggu lima tahun bangun, satu saja enggak. Ngomong aja," ungkap Jokowi.
Jokowi juga mengapresiasi komitmen Chandra Asri yang akan kembali menanamkan modal sekitar Rp60 trilun sampai 2024. Salah satu investasi yang digelontorkan itu untuk pembangunan pabrik baru.
Menurutnya, pembangunan pabrik baru petrokimia akan menambah kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam hal bahan baku petrokimia dan polyethelyn. Apalagi, selama ini hanya mampu dipenuhi oleh barang impor.
Baca juga: Presiden Jokowi Tokoh Asia 2019
Baca juga: Presiden Jokowi: Target Pembangunan Huntap Dimulai Awal 2020
Baca juga: Presiden Jokowi Merasa Ditampar
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved