Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA impor beras ketan oleh Perum Bulog diprotes petani.
Ketua Asosiasi Lumbung Pangan Jawa Timur, Suharno, mengatakan rencana Bulog itu sama saja mau mematikan produk petani dalam negeri.
Ia menilai rencana impor beras ketan itu tidak masuk akal. Pasalnya, saat ini saja, ketika belum ada impor beras ketan, beras dan gabah di penggilingan padi sudah menumpuk dan tidak bisa dijual.
"Kalau impor jadi, ini akan menyebabkan gairah untuk bertani menjadi loyo, petani tidak akan semangat, sedangkan impor yang lama saja masih memengaruhi distribusi beras saat ini," ujar Suharno, kemarin.
Pemerintah, kata dia, seharusnya menjaga stabilitas harga. Jika impor beras ketan tetap dilakukan, itu sama saja menjatuhkan harga produk petani dalam negeri.
"Harusnya petani ditingkatkan lagi untuk bertanam (beras ketan) daripada impor. Konsep itu yang harus diwujudkan untuk swasembada pangan," kata Suharno.
Kritik yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok 'Sky' Khadafi. Ia melihat rencana impor Bulog itu telah bertolak belakang dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinetnya untuk mengerem impor.
"Kalau dilakukan impor beras ketan, berani sekali Bulog atau Kemendag. Itu sudah melanggar perintah Presiden Jokowi dan hanya menghabiskan devisa," ujar Uchok.
Perintah itu disampaikan Presiden saat memberi sambutan dalam penutupan Kongres Partai NasDem di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11) lalu.
"Saya sampaikan, saya tidak mau impar-impor terus. Saya sampaikan ini di mana-mana, di dalam rapat internal juga," kata Jokowi.
"Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang tadi. Saya sampaikan, pasti saya akan gigit, dengan cara saya," tegasnya saat itu.
Karena itu, kata Uchok, langkah Perum Bulog mengimpor beras ketan akan berseberangan dengan perintah Presiden itu karena hanya akan menambah defisit neraca perdagangan.
Ia melanjutkan, anggaran pembelian ketan impor itu lebih baik diberikan kepada petani untuk menjadi subsidi penanaman padi ketan.
"Kalau subsidi petani, itu bisa bikin sejahtera petani kita. Pasokan dalam negeri pun cukup. Akan tetapi, kalau impor ketan, Bulog hanya bisa sejaterakan petani negara lain dong," sindirnya.
Produksi kurang
Dalam kesempatan terpisah, Perum Bulog mengaku telah mengajukan izin impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan langkah itu diambil karena para petani Tanah Air belum mampu menghasilkan komoditas tersebut dalam jumlah yang mencukupi.
"Ada yang membutuhkan beras ketan, tapi kita belum produksi banyak. Sekarang kami baru ajukan. Itu bukan berarti kami mengacau kalau minta. Memang produksi yang belum ada," ujar Budi di Jakarta, kemarin.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menambahkan, terakhir kali pihaknya mengimpor beras ketan ialah pada masa Orde Baru.
"Pernah ada impor beras ketan, tapi itu waktu Orde Baru. Itu sudah puluhan tahun lalu," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog Awaludin Iqbal membenarkan ada permohonan impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Bulog ke Kementerian Perdagangan.
Ia mengatakan permintaan impor dari Vietnam dan Thailand tersebut karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri. (E-2)
BPSĀ melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved