Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK bisa lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merestrukturisasi jajaran deputi BUMN dan direksi serta komisaris perusahaan-perusahaan pelat merah. Restrukturisasi sekaligus sebagai bentuk penyegaran di tubuh BUMN.
Tujuh deputi dan sekretaris kementerian secara resmi diberhentikan kemarin. Surat keputusan (SK) pemberhentian telah ditandatangani Menteri BUMN.
"Sudah oke, hampir semua, tinggal satu deputi yang belum rampung prosesnya, yakni Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro," kata Staf Ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, kemarin.
Para mantan deputi itu, lanjut Arya, akan ditugasi mengisi jabatan direksi BUMN.
Salah seorang deputi yang diberhentikan, Fajar Harry Sampurno, mengaku sudah menerima surat pemberhentian, kemarin.
"Keppres sudah diterima, saya lihat per tanggal 14 November 2019, tapi terimanya hari ini (Senin, 18/11)," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media itu.
Selain Fajar, pejabat lain yang diberhentikan ialah Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra, dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro. (Van/Ifa/X-7)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved