Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK bisa lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merestrukturisasi jajaran deputi BUMN dan direksi serta komisaris perusahaan-perusahaan pelat merah. Restrukturisasi sekaligus sebagai bentuk penyegaran di tubuh BUMN.
Tujuh deputi dan sekretaris kementerian secara resmi diberhentikan kemarin. Surat keputusan (SK) pemberhentian telah ditandatangani Menteri BUMN.
"Sudah oke, hampir semua, tinggal satu deputi yang belum rampung prosesnya, yakni Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro," kata Staf Ahli Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, kemarin.
Para mantan deputi itu, lanjut Arya, akan ditugasi mengisi jabatan direksi BUMN.
Salah seorang deputi yang diberhentikan, Fajar Harry Sampurno, mengaku sudah menerima surat pemberhentian, kemarin.
"Keppres sudah diterima, saya lihat per tanggal 14 November 2019, tapi terimanya hari ini (Senin, 18/11)," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media itu.
Selain Fajar, pejabat lain yang diberhentikan ialah Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra, dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro. (Van/Ifa/X-7)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved