Kenaikan Tarif Transportasi Penyeberangan 28% tak Sesuai Harapan

PEMERINTAH berencana menaikkan tarif angkutan penyeberangan sebesar 28%. Untuk memuluskan skema rencana tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuat uji publik untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono menilai kenaikan rata-rata 28% itu tidak sesuai dengan kesepakatan dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).

Gapasdap meminta angka kenaikan tarif angkutan penyebarangan sebesar 38%. Angka tersebut masih di bawah kebutuhan operator penyeberangan sebab menggunakan asumsi utilisasi operasi kapal 70%.

“Padahal, kondisi riil utilisasi kapal saat ini hanya 55% sehingga kenaikan tarif seharusnya minimal 50%. Gapasdap rupanya mengalah tetapi mereka minta kenaikannya jangan dicicil, kalau pun bertahap maka tahap pertama harus signifikan,”  jelas Bambang di Jakarta, Senin (21/10).

Untuk diketahui tarif angkutan penyeberangan di Indonesia adalah yang terendah diseluruh dunia, bahkan di Asia Tenggara, tarif penyeberangan di  Filipina sekitar Rp4.000 per mil dan di Thailand sekitar Rp3.500 permil. Sementara itu, di Indonesia berkisar Rp 00 per mil.

“Karena total biaya operasional kapal di seluruh negara di dunia relatif sama dg di Indonesia yang mengacu pada komponen nilai mata uang asing (dolar), maka tarif di Indonesia cenderung mengakibatkan iklim usaha angkutan penyeberangan menjadi tidak  kondusif,” papar Bambang.

Wakil Rakyat yang pernah mendapat penghargaan terapresiatif 2019 dari media parlemen ini, mengklaim usaha penyeberangan saat ini ‘berdarah-darah’ dan hanya bertahan hidup.

“Banyak perusahaan yang kesulitan keuangan, tidak sanggup membayar gaji berbulan-bulan dan mencicil tagihan. Ini akibat pemerintah kurang perhatian, termasuk menunda-nunda kenaikan tarif,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang , pemerintah tidak mempolitisasi tarif angkutan  penyeberangan dengan menunda lagi kenaikannya. Apabila ditunda, pemerintah dianggap mempertaruhkan keselamatan nyawa publik.

“Pemerintah harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan,” kata Bambang.Dia juga meminta agar kenaikan tarif sesuai dengan kesepakatan dengan Gapasdap, yakni minimal 38%, dan tidak dinaikkan secara bertahap atau dicicil.

“Keselamatan publik tidak bisa ditawar-tawar atau dicicil.  Jangan pertaruhkan nyawa publik dengan kepentingan politik,” tegas Bambang. (Faw/OL-09)