Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai penguatan sektor ekonomi akan berpengaruh apabila turut didukung oleh partai politik yang berada di parlemen.
"Ekonomi akan maju juga harus didukung oleh partai politik yang berada di parlemen dan berada di koalisi beliau (Joko Widodo)," kata Airlangga di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato usai dilantik sebagai presiden RI 2019-2024 mengungkapkan peningkatan ekonomi dapat dilaksanakan hingga masyarakat memiliki pendapatan hingga Rp27 juta per bulan.
Baca juga : PR Tim Ekonomi Jokowi-Amin : Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 7%-8%
Seperti diketahui, dalam periode kepempinannya bersama Jusuf Kalla periode 2014-2019, Jokowi menunjuk sejumlah kader partai politik untuk menduduki jabatan menteri di bidang ekonomi.
Soal posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Airlangga yang sebelumnya merupakan Menteri Perindustrian menegaskan, menyerahkannya pada hak prerogatif presiden.
"Seluruhnya diserahkan kepada beliau, Seluruh ya hak prerogatif pak presiden, Ya itu nanti pada waktunya," ujar Airlangga. (OL-7)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved