Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepada lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru saja dilantik untuk menjaga integritas.
"Yang penting jaga integritas, itu juga ada di sumpah jabatan, yang paling penting menjalankan tugas utamanya," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10).
Bambang berpendapat, kinerja BPK selama ini terbilang telah mengarah ke arah yang tepat. Hal itu dilihat melalui perbaikan dalam mengaudit keuangan dan memberikan bimbingan saat mengaudit.
"(Tapi) Ini harus lebih masif. Karena kalau kita lihat di level pemda itu masih banyak yang ketinggalan. Jadi bimbingannya harus lebih kenceng," ujar mantan menteri keuangan itu.
Ia tak ambil pusing soal latarbelakang kelima anggota BPK baru itu. Sebab apapun latarbelakangnya, imbuh Bambang, yang utama ialah soal integritas dan mampu memainkan fungsi serta perannya dengan benar.
"Saya tidak melihat asal muasal pimpinan BPK, tapi yang paling penting para anggota BPK itu bisa menjalankan fungsi keuangan dengan lebih baik," tukasnya.
Sebelumnya, lima anggota BPK RI periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung. Pengambilan sumpah tersebut dipandu oleh Ketua MA Hatta Ali.
Kelima anggota terpilih BPK itu ialah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Prosesi acara pengambilan sumpah merujuk Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. (OL-09)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved