Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
HINGGA akhir Agustus 2019, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.189,28 triliun atau 54,93% dari target APBN 2019. Capaian itu tumbuh 3,16% secara year on year (yoy dibanding 2018.
Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.388,33 triliun atau 56,41% dari pagu APBN 2019. Itu meningkat 6,52% (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
Rincian realisasi APBN itu meliputi penerimaan perpajakan mencapai Rp920,15 triliun atau 51,51% dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp268,16 triliun atau 70,89% dari target APBN 2019.
"Realisasi penerimaan pajak itu terdiri atas realisasi penerimaan pajak mencapai Rp801,16 triliun atau 50,78% dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp119,0 triliun atau 56,98% dari target APBN 2019," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga : Penerimaan Negara Februari 2019
Sedangkan belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp857,73 triliun atau 52,48% dari pagu APBN 2019. Angka itu meningkat 6,94% dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Adapun realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp530,61 triliun atau 64,18% dari pagu APBN 2019. Angka itu tumbuh sebesar 5,84% dibanding realisasi pada peridoe yang sama di tahun sebelumnya.
"Dengan capaian realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka defisit APBN 2019 sampai dengan 31 Agustus mencapai Rp199,06 triliun atau 1,24% terhadap PDB dengan keseimbangan primer mencapai negatif Rp26,64 triliun," kata Sri Mulyani.
Dengan realisasi pembiayaan anggaran peridoe sampai akhir Agustus 2019 mencapai Rp280,32 triliun yang mencakup pembiayaan investasi Rp5,13 triliun. Maka ada kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp81,26 triliun. (OL-7)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved