Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM beberapa tahun ke depan, jumlah populasi di Tanah Air akan terus tumbuh. Artinya, kebutuhan akan bahan pangan, terutama beras, pasti akan ikut meningkat.
Sementara di sisi lain, ketersediaan sawah semakin menyempit karena terjadinya konversi lahan tanam padi ke permukiman, industri serta infrastruktur lainnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) melihat ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama ialah impor. Pemerintah tidak perlu pusing memikirkan lahan dan produksi karena hanya tinggal membeli beras dari luar negeri.
Namun, itu bukanlah pilihan yang populis dan sangat berpotensi menimbulkan kecaman.
Maka itu, hanya tersisa opsi kedua untuk dijalankan yakni dengan pengembangan padi hibrida yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.
Baca juga: Satgas Pangan Ringkus 5 Pemalsu Gula Putih
CIPS mengungkapkan benih padi hibrida memiliki produktivitas hingga 10 ton per hektare (ha). Bandingkan dengan benih padi konvensional atau inbrida yang selama ini digunakan yang hanya mampu memproduksi rata-rata 5,15 ton per ha.
Artinya, dengan luas sawah yang lebih sedikit, produksi tetap bisa maksimal.
Namun, sayangnya, hingga saat ini, Kementerian Pertanian seakan tidak menganggap pengembangan padi hibrida sebagai prioritas.
"Kami tidak menemukan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar peneliti senior CIPS Indra Krishamurthi di Jakarta, Selasa (6/8).
Bukti abainya Kementan terhadap ketahanan pangan di masa mendatang, ucap Indra, terlihat dari rasio pengembangan padi hibrida yang saat ini baru sebesar 1% dari total luas tanam yang mencapai 15 juta ha.
Mereka juga mengalokasikan dana yang sangat kecil untuk penelitian padi hibrida.
"Penelitian padi hibrida itu hanya ada di Balai Besar Penelitian Padi di Jawa Barat dan itu hanya ditangani tiga peneliti. Bandingkan dengan tiongkok yang memiliki pusat penelitian padi hibrida di seluruh provinsi. Ini kan menggambarkan betapa tidak seriusnya pengembangan padi yang modern," tuturnya. (OL-2)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
Pertanian regeneratif adalah pengelolaan holistik yang berbeda dengan konsep keberlanjutan (sustainable) biasa.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved