Headline

Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.

Kementan tidak Serius Antisipasi Persoalan Padi di Masa Depan

Andhika Prasetyo
06/8/2019 14:30
Kementan tidak Serius Antisipasi Persoalan Padi di Masa Depan
Petani memasang unbul-umbul pengusir burung yang akan memakan padi siap panen di Karawang, Jawa Barat.(MI/RAMDANI)

DALAM beberapa tahun ke depan, jumlah populasi di Tanah Air akan terus tumbuh. Artinya, kebutuhan akan bahan pangan, terutama beras, pasti akan ikut meningkat.

Sementara di sisi lain, ketersediaan sawah semakin menyempit karena terjadinya konversi lahan tanam padi ke permukiman, industri serta infrastruktur lainnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) melihat ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama ialah impor. Pemerintah tidak perlu pusing memikirkan lahan dan produksi karena hanya tinggal membeli beras dari luar negeri.

Namun, itu bukanlah pilihan yang populis dan sangat berpotensi menimbulkan kecaman.

Maka itu, hanya tersisa opsi kedua untuk dijalankan yakni dengan pengembangan padi hibrida yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.

Baca juga: Satgas Pangan Ringkus 5 Pemalsu Gula Putih

CIPS mengungkapkan benih padi hibrida memiliki produktivitas hingga 10 ton per hektare (ha). Bandingkan dengan benih padi konvensional atau inbrida yang selama ini digunakan yang hanya mampu memproduksi rata-rata 5,15 ton per ha.

Artinya, dengan luas sawah yang lebih sedikit, produksi tetap bisa maksimal.

Namun, sayangnya, hingga saat ini, Kementerian Pertanian seakan tidak menganggap pengembangan padi hibrida sebagai prioritas.

"Kami tidak menemukan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar peneliti senior CIPS Indra Krishamurthi di Jakarta, Selasa (6/8).

Bukti abainya Kementan terhadap ketahanan pangan di masa mendatang, ucap Indra, terlihat dari rasio pengembangan padi hibrida yang saat ini baru sebesar 1% dari total luas tanam yang mencapai 15 juta ha.

Mereka juga mengalokasikan dana yang sangat kecil untuk penelitian padi hibrida.

"Penelitian padi hibrida itu hanya ada di Balai Besar Penelitian Padi di Jawa Barat dan itu hanya ditangani tiga peneliti. Bandingkan dengan tiongkok yang memiliki pusat penelitian padi hibrida di seluruh provinsi. Ini kan menggambarkan betapa tidak seriusnya pengembangan padi yang modern," tuturnya. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya