Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo akan meneken dua peraturan di bidang otomotif, yaitu Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PPnBM Kendaraan Bermotor.
"Presiden pada minggu ini akan tanda tangan dua kebijakan yang sangat penting bagi industri otomotif," kata Sri Mulyani di saat menyampaikan keynote speech pada acara Gaikindo International Automotive Conference di GIIAS 2019, Tangerang Rabu (24/7).
Baca juga: Kementerian BUMN Pertimbangkan Modal Tambahan untuk PT Pos
Dua regulasi ini akan berlaku dua tahun setelah diundang-undangkan. Poin-poin dari kebijakan tersebut antara lain menyediakan insentif fiskal untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (BEV).
Insentifnya berupa, pengubahan peraturan pajak barang mewah (PPnBM). Pajaknya, jelas Sri, tidak lagi ditentukan dari ukuran mobil.
"Kami mengelompokkan menjadi 3 size saja, di bawah 3000 cc, antara 3000 cc - 4000cc dan di atas 4000 cc," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Regulasi itu juga akan memberikan tax holiday bagi kendaraan listrik yang terintegrasi dengan baterai. Sedangkan kebijakan tax allowance berlaku bagi industri suku cadang. Bea masuk, sambung Sri, ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas, juga bahan bakunya. Serta kemudahan impor untuk tujuan ekspor.
Insentif juga akan diberikan bagi yang membangun infrastruktur, seperti stasiun pengisian listrik umum (SPLU), berupa bantuan pengadaan modal kerja.
"Saya harap dengan insentif ini bisa mencapai 1 juta ekspor mobil. Kami harap PP dan Perpres ini akan menciptakan insentif bagi industri oto yg kompetitif berbasis listrik," imbuhnya.
Sri Mulyani optimistis payung hukum dan insentif terbaru dari pemerintah mampu mendongkrak angka ekspor mobil dari target 250 ribu menjadi 500 ribu unit
Di sisi lain, sambungnya, lahirnya dua regulasi itu membuat peraturan emisi semakin ketat. Artinya kendaraan beroktan tinggi harus sudah mulai berganti ke mobil beremisi rendah.
"Ini momentum untuk membangun kendaraan hybrid, plug in hybrid, battery electric atau fuel cell. Sebab menjadi tantangan untuk produksi industri otomotif yang lebih ramah lingkungan," pungkasnya. (OL-8)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
IHGMA mendorong profesionalisme para GM hotel dengan memperkuat literasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved