Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk tidak melakukan penghentian perdagangan sementara (suspensi) terhadap PT Garuda Indonesia (GIAA) meskipun laporan keuangannya dinyatakan melanggar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyatakan hingga saat ini GIAA dinilai kooperatif dalam menyampaikan laporan keuangannya.
“Garuda sudah menyampaikan laporan keuangan, dan sudah jelas dari pengumuman pekan lalu mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan yang diminta oleh OJK dan BEI,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (1/7).
Nyoman menuturkan, dalam melakukan suspensi terhadap sebuah emiten, pihaknya harus hati-hati dan selektif. Dirinya menjabarkan ada tiga hal yang akan dilihat oleh BEI.
"Pertama, kalau laporan keuangannya disclaimer sampai dua kali, maka akan kita suspend," terang Nyoman.
Baca juga: Garuda Janji Perbaiki Laporan Tepat Waktu
Kedua, pihaknya juga akan melakukan suspensi terhadap emiten yang terlihat menyajikan opini tidak wajar dalam laporan keuangannya.
"Ketiga, ketika going concern perusahaan terganggu, maka kita akan suspend," cetusnya.
Untuk itu, dalam kasus laporan keuangan tersebut, pihaknya masih akan menunggu GIAA menyelesaikan laporan keuangannya kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
"Kami tunggu saat ini revisi dan perbaikan yang harus dilakukan (oleh Garuda)," tuturnya.
Untuk diketahui, Kemenkeu dan OJK memutuskan untuk memberikan sanksi kepada GIAA atas laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak wajar.
Adapun sanksi yang diberikan kepada GIAA yakni denda sebesar Rp100 juta kepada emiten dan masing-masing direksi, serta pembuatan kembali laporan keuangan tahun 2018 dalam waktu maksimal 14 hari setelah surat perintah diturunkan.(OL-5)
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved