Tensi Perang Dagang Menjadi Pertimbangan BI

PERANG dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang tidak kunjung mereda menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 6% bulan ini.

Bank Sentral Republik Indonesia juga menahan tingkat suku bunga penempatan likuiditas harian perbankan di BI (deposit facility) tetap di level 5,25%.

Selain itu, suku bunga pinjaman BI kepada perbankan yang memerlukan likuiditas harian (lending facility) ada di posisi 6,75%. BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6% sejak November 2018.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur BI Perry Warjiyo kepada media di Gedung BI, Jakarta, kemarin.

"Keputusan itu mempertimbangkan kondisi ekonomi, baik di luar maupun di dalam negeri. Tantangan pemerintah ke depan ialah meningkatkan ekspor dan menarik lebih banyak masuk modal asing. Pemerintah harus menjaga stabilitas dari gangguan eksternal," kata Perry.

Perekonomian di 'Negeri Paman Sam', menurut Perry, diperkirakan tumbuh lebih rendah daripada proyeksi karena kinerja ekspor yang belum membaik.

Di sisi lain, perekonomian Tiongkok pun diperkirakan melamban karena tidak lagi dihela pertumbuhan konsumsi ataupun investasi.

"Pertumbuhan ekonomi Eropa juga tidak maksimal karena persoalan struktural, yakni menuanya penduduk," lanjut Perry.

Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menilai tepat langkah BI mematok suku bunga acuan di level 6%, bunga deposit facility 5,25%, dan bunga lending facility 6,75%.

"Ini efektif bagi bank dalam mengelola likuiditas tanpa harus menaikkan biaya dana sehingga menghindarkan perang bunga dana pihak ketiga. Permintaan kredit di kuartal berikut akan terdorong karena bank tidak harus menaikkan bunga. Langkah ini tepat di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang berpotensi melambat," ungkap Ryan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa langkah BI mempertahankan suku bunga acuan sudah berdasarkan asesmen dengan mempertimbangkan kondisi keuangan terkini baik nasional maupun internasional.

"Kalau keputusannya, kami terima," tandas Suahasil di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Pra/Nur/Aiw/X-3)