Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) M Nawir Messi mengatakan, siapapun yang akan memimpin pemerintahan Indonesia nantinya akan dihadapkan pada dilema mengenai pertumbuhan ekonomi.
"Dilema, pertumbuhan tinggi versus rendah. Kenapa itu menjadi isu besar? Karena ketika kondisi pertumbuhan tinggi, pasti diikuti impor yang bengkak dan diikuti current account deficit dan akan berpengaruh ke nilai tukar (Rupiah)," kata Nawir dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (11/4).
Sementara, sambungnya, kalau pertumbuhan ekonomi rendah, itu akan berdampak pada tingkat pengangguran.
"Siapapun rezim yang akan menyetir perekonomian Indonesia tahun ini dan tahun depan, itu pasti akan dihadapkan pada dilema pertumbuhan," katanya.
Oleh karena itu, menurut Nawir, Indonesia butuh pemimpin yang mengetahui kapan saatnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kapan harus menahannya. "Dibutuhkan supir kapan harus ngerem, kapan harus ngegas," katanya.
Baca juga : Faisal Basri: Maka Nikmat Tuhanmu yang manakah yang Kamu Dustakan
Secara terpisah, Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan bahwa Indonesia memiliki kelemahan di industri penghasil input untuk industri.
"Kalau dia tumbuh cepat, maka industri hilirnya membutuhkan impor yang tinggi. Kalau tumbuhnya tinggi, itu impornya meningkat sehingga terjadi current account deficit (CAD)," kata dia.
Karena itu, menurut dia, ekonomi Indonesia masih belum bisa tumbuh ke angka 6,5% atau 7% lantaran itu bisa menyebabkan CAD membengkak. Itu kemudian berdampak pada jebolnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. "Kita ngga bisa terlalu cepat," katanya.
Namun, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi yang berjalan terlalu pelan pun tidak bagus. Pasalnya, itu akan menyebabkan sulitnya penciptaan lapangan kerja.
"Sebab kesempatan kerja butuh pertumbuhan dunia usaha," ucapnya.
Maka itu, ia lebih memilih pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan agak pelan-pelan tapi berkelanjutan.
"Kalau saya mending alon-alon asal kelakon. 5,1%, 5,2%, 5,3%, yang penting pertumbuhan berkelanjutan," kata dia.
Pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di kisaran 5%, menurut Ari, itu sudah on the track.
"Itu pertumbuhan on the track. Itu yang disebut optimal growth. Apa bisa 6% bisa sekarang? Belum bisa. Kata (pertumbuhan) stagnan itu sebenarnya ngga ada, yang ada optimal," pungkasnya. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved