Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUM Bulog masih berupaya melengkapi berbagai persyaratan untuk bisa mengantongi impor bawang putih. Yang paling awal, perseroan harus terlebih dulu mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian.
"Kalau rekomendasi Kementan sudah otomatis keluar saat rapat koordinasi terbatas di Kemenko (Bidang) Perekonomian kemarin. Mereka yang mendorong (impor) juga di sana," ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo kepada Media Indonesia, Jumat (22/3).
Baca juga: Menghentikan Perang Dagang bukan Perkara Mudah
Saat ini, perseroan masih harus menunggu surat penugasan dari Kementerian BUMN sebelum mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan.
"Setelah itu masuk ke Inatrade. Kalau sistem sudah turun, izin impor sudah keluar, baru kita lakukan lelang terbuka. Semua proses itu harus dilalui," tuturnya.
Ia mengatakan pihaknya akan berupaya merampungkan penugasan impor bawang putih secepatnya agar harga komoditas itu di pasar lokal dapat turun secepatnya.
"Ini kan tujuannya untuk stabilisasi harga. Supaya masyarakat bisa mengakses bahan pangan dengan mudah dan murah. Pasti kami upayakan secepatnya," tandas Bachtiar.
Baca juga: Pemerintah Komitmen Sediakan Akses Air bagi Seluruh Masyarakat
Adapun, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya belum mengeluarkan izin lantaran perseroan belum melayangkan pengajuan.
Sebagaimana diketahui, perseroan diembani tugas untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih dengan tujuan menekan harga komoditas di pasar lokal yang kini melebih Rp40 ribu per kilogram. (OL-6)
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved