Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUM Bulog masih berupaya melengkapi berbagai persyaratan untuk bisa mengantongi impor bawang putih. Yang paling awal, perseroan harus terlebih dulu mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian.
"Kalau rekomendasi Kementan sudah otomatis keluar saat rapat koordinasi terbatas di Kemenko (Bidang) Perekonomian kemarin. Mereka yang mendorong (impor) juga di sana," ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo kepada Media Indonesia, Jumat (22/3).
Baca juga: Menghentikan Perang Dagang bukan Perkara Mudah
Saat ini, perseroan masih harus menunggu surat penugasan dari Kementerian BUMN sebelum mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan.
"Setelah itu masuk ke Inatrade. Kalau sistem sudah turun, izin impor sudah keluar, baru kita lakukan lelang terbuka. Semua proses itu harus dilalui," tuturnya.
Ia mengatakan pihaknya akan berupaya merampungkan penugasan impor bawang putih secepatnya agar harga komoditas itu di pasar lokal dapat turun secepatnya.
"Ini kan tujuannya untuk stabilisasi harga. Supaya masyarakat bisa mengakses bahan pangan dengan mudah dan murah. Pasti kami upayakan secepatnya," tandas Bachtiar.
Baca juga: Pemerintah Komitmen Sediakan Akses Air bagi Seluruh Masyarakat
Adapun, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya belum mengeluarkan izin lantaran perseroan belum melayangkan pengajuan.
Sebagaimana diketahui, perseroan diembani tugas untuk mengimpor 100 ribu ton bawang putih dengan tujuan menekan harga komoditas di pasar lokal yang kini melebih Rp40 ribu per kilogram. (OL-6)
BPSĀ melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved