Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ANGGOTA Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir menyebut, pernyataan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said yang kembali mengungkit masalah PT Pertamina Trading Limited (Petral) sarat intrik politik jelang Pilpres 2019.
Hal itu berkaitan dengan pernyataan Sudirman yang menyebut ada seseorang yang meminta dia untuk tidak melaporkan hasil audit Petral, kepada KPK atas permintaan Presiden Joko Widodo. Sudirman saat itu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Itu sengaja disusun dalam kontestasi pilpres 2019 untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai,” ujar Inas dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2).
Padahal, kata Inas, yang terjadi sebenarnya adalah, KPK berkirim surat kepada Pertamina pada 13 November 2015 silam untuk meminta hasil audit forensik yang dilakukan oleh perusahaan audit asal Australia, Kordamentha.
Selanjutnya pada 17 November 2015, Pertamina mengirim laporan audit forensik Kordamentha kepada KPK.
Baca juga : Jika Jokowi tak Memecat Sudirman Said, Indonesia Hanya Dapat 30%
“Sedangkan pada saat itu Sudirman Said sedang sibuk dengan dirinya sendiri yang berupaya mencuci tangan akibat menyebarluaskan rekaman papa minta saham di mana kemudian dia melapor ke MKD pada tanggal 16 November 2015,” kata Inas.
Inas mengaku tidak percaya apabila Sudirman Said mengatakan bahwa ada seorang staf Istana yang melarang dia untuk melaporkan hasil audit forensik Kordamentha kepada KPK.
Pasalnya, lanjut Inas, KPK yang secara aktif meminta laporan hasil audit forensik Kordamentha tersebut.
Ia menilai, tidak mungkin Presiden Jokowi mau mengambil risiko hukum maupun politik yang akan terjadi dengan cara meminta Sudirman Said menolak permintaan KPK.
“Sehingga yang meminta Pertamina untuk menyerahkan bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam laporan audit forensik Kordamentha,” kata ketua DPP Partai Hanura itu.
Inas mengaku saat dirinya masih di Komisi VII DPR, Sudirman Said yang menjabat Menteri ESDM memang sering sekali berkeluh kesah baik secara pribadi maupun pada saat rapat kerja. (OL-8)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, membeberkan alasan partainya mengganti logo menjadi gambar kepala gajah.
PLH Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan membuka sesi diskusi pada Kongres PSI di Solo, Sabtu.
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved