Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH impor adalah hal wajar yang dilakukan tiap negara di dunia untuk menciptakan stabilitas harga.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (18/2), mengungkapkan berdasarkan ketetapan Food and Agriculture (FAO), sebuah negara dicap swasembada jika memiliki hasil produksi minimal 80% dari total kebutuhan.
Jika menilik data produksi beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 32,4 juta ton dengan perbandingan konsumsi 29,5 juta ton, Indonesia sudah surplus hampir 3 juta ton.
“Jika melihat itu, Indonesia sekarang swasembada,” ujar Bustanul.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menegaskan, keberadaan impor bukanlah sesuatu yang haram. Pasalnya, tiap negara melakukan kegiatan perdagangan internasional yang satu ini.
“Impor itu kan bukan hal yang tabu. Semua negara pasti impor. Tidak ada negara yang tidak impor karena memang ini kan mekanisme supply and demand saja,” ungkapnya.
Terkhusus untuk Indonesia, ia memandang, impor pangan bukanlah suatu masalah. Hanya saja memang perlu dilakukan manajemen data terkait adanya perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan BPS yang selama ini memang selalu menjadi ajang perdebatan.
Kalaupun memang saat ini ada data surplus hampir mencapai 3 juta ton pada produksi 2018, lanjut dia, pada kenyataannya harga komoditas khususnya beras cukup fluktuatif.
"Kalau memang kalau katanya surplus, seharusnya harga sudah bisa stabil dengan sendirinya kalau memang logistik surplus itu bisa didistribusikan dengan baik. Permasalahannya mungkin pada akhirnya kita bicara mengenai ongkos logistik yang mahal,” tuturnya lagi.
Saat kunjungan kerja ke Panimbang, Pandeglang, Banten, Senin (18/2), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan impor beras sangat diperlukan untuk menjaga kebutuhan pangan nasional juga untuk menstabilkan harga di pasaran.
Baca juga: Impor Beras untuk Jaga Keseimbangan Harga
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan impor pangan bukan terjadi baru-baru ini saja. Harus diakui memang semenjak tahun 1960, Indonesia sudah melakukan impor unutk beras.
"Buktinya dari data, kita impor beras terus sejak tahun 1960-an," kata Enggartiasto di Cikupa, Tangerang. (A-1)
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved