Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani yakin bahwa dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty akan tetap berada di dalam negeri meskipun masa program tersebut akan berakhir tahun ini. Keyakinan tersebut berkaca dari kondisi perekonomian Indonesia yang sangat baik.
Dirinya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tinggi dengan inflasi yang terjaga dan imbal hasil yang diberikan kepada investor masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. "Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1).
Baca juga: Presiden: Tax Amnesty Era Baru Kepatuhan pajak
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dana repatriasi melalui Ditjen Pajak. Sebagian besar dana repatriasi masuk ke dalam kegiatan investasi baik di perusahaan-perusahaan atau yang masih terafilisasi dengan kelompok mereka sendiri atau dalam bentuk lainnya.
"Dalam konteks, bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi, kami bersama OJK dan BI, kami akan melihat apa-apa yang perlu dilakukan, juga dengan menteri-menteri terkait," pungkasnya. (OL-7)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved