Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMITE Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan IV 2018 dalam kondisi normal.
Hal itu sebagaimana hasil dalam rapat berkala yang digelar KSSK pada Senin (28/1) kemarin.
"Keseluruhan aspek yang dilihat oleh KSSK menunjukkan bahwa sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1).
Untuk diketahui, rapat yang digelar pada Senin (28/1) kemarin pukul 16.30 WIB hingga 23.00 WIB membahas seluruh kondisi perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan.
"Kami meneliti seluruh potensi risiko yang berasal dari luar negeri seperti pelemahan kondisi perekonomian global yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk IMF yang menurunkan proyeksi ekonomi tahun ini," lanjut Sri Mulyani.
Baca juga: Sentimen Postif Global Terbatas, IHSG Terkoreksi
Selain itu, pihaknya juga melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi terutama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat baik oleh Bank Sentral AS maupun eksekutifnya.
"Serta perang dagang dengan Tiongkok serta pelemahan dari perekonomian Tiongkok yang semuanya akan memiliki potensi dampak kepada perekonomian dalam negeri," sambungnya.
Ke depannya, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan bersama-sama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan akan terus berkoordinasi untuk menjaga ekonomi nasional dan stabilitas sektor keuangan dengan menggunakan kebijakannya masing-masing.
"Ini adalah komitmen kita bersama untuk terus menjaga perekonomian Indonesia dan stabilitas sektor keuangan sehingga kita mampu terus mendukung pencapaian pembangunan, pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan," pungkasnya. (OL-3)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Mayoritas pengaduan dan konsultasi disampaikan secara langsung ke OJK Cirebon
Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung KH Irfan Hielmy Islamic Center untuk mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Ciamis.
Generasi pemuda harus memiliki strategi terutama dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi maraknya layanan keuangan digital
TEORI ekonomi tentang boom and bust cycle, yang kita pelajari pada saat mengikuti kuliah ilmu ekonomi, ternyata mulai terlihat lagi saat ini.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved