Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITE Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan IV 2018 dalam kondisi normal.
Hal itu sebagaimana hasil dalam rapat berkala yang digelar KSSK pada Senin (28/1) kemarin.
"Keseluruhan aspek yang dilihat oleh KSSK menunjukkan bahwa sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1).
Untuk diketahui, rapat yang digelar pada Senin (28/1) kemarin pukul 16.30 WIB hingga 23.00 WIB membahas seluruh kondisi perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan.
"Kami meneliti seluruh potensi risiko yang berasal dari luar negeri seperti pelemahan kondisi perekonomian global yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk IMF yang menurunkan proyeksi ekonomi tahun ini," lanjut Sri Mulyani.
Baca juga: Sentimen Postif Global Terbatas, IHSG Terkoreksi
Selain itu, pihaknya juga melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi terutama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat baik oleh Bank Sentral AS maupun eksekutifnya.
"Serta perang dagang dengan Tiongkok serta pelemahan dari perekonomian Tiongkok yang semuanya akan memiliki potensi dampak kepada perekonomian dalam negeri," sambungnya.
Ke depannya, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan bersama-sama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan akan terus berkoordinasi untuk menjaga ekonomi nasional dan stabilitas sektor keuangan dengan menggunakan kebijakannya masing-masing.
"Ini adalah komitmen kita bersama untuk terus menjaga perekonomian Indonesia dan stabilitas sektor keuangan sehingga kita mampu terus mendukung pencapaian pembangunan, pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan," pungkasnya. (OL-3)
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved